Harga Minyak Berpotensi Naik, Kadin Minta Dunia Usaha Tingkatkan Kewaspadaan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat–Israel dan Iran mulai menimbulkan kekhawatiran bagi dunia usaha di Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengingatkan para pelaku usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak ekonomi yang bisa muncul dalam waktu dekat.

Menurut Anindya, situasi geopolitik global yang memanas tidak bisa dianggap sepele. Konflik tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok global sekaligus memicu kenaikan harga komoditas strategis, terutama minyak.

“Kita tidak boleh menganggap enteng situasi ini. Semua sektor usaha harus meningkatkan kewaspadaan. Bahkan ada perusahaan yang sudah menyatakan force majeure karena rantai pasoknya tidak tersedia,” ujar Anindya saat ditemui usai acara silaturahmi Kadin di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

• Baca juga:

  BI Pastikan Perbankan Nasional Tetap Tangguh Hadapi Dampak Perang Global

Meski tidak merinci perusahaan yang terdampak, Anindya menilai lonjakan harga minyak menjadi salah satu risiko utama yang harus diantisipasi dunia usaha. Ia mengingatkan bahwa asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara kondisi geopolitik saat ini berpotensi mendorong harga melampaui angka tersebut.

Jika situasi konflik terus memanas, dampaknya diperkirakan mulai terasa dalam beberapa waktu ke depan.

• Baca juga:

  INA: Investor Global Tetap Percaya Fundamental Indonesia, Tak Hanya Lihat Kondisi Jangka Pendek

“Efeknya mungkin baru terasa satu sampai dua bulan mendatang,” kata Anindya.

Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha didorong untuk melakukan berbagai langkah efisiensi. Pasalnya, ada sejumlah biaya yang sulit dikendalikan, seperti biaya logistik dan energi yang dapat meningkat akibat ketidakpastian global.

• Baca juga:

  Rupiah Melemah ke Rp18.099 per Dolar AS, Dipicu Ketegangan Iran-AS dan Antisipasi Sikap The Fed

Selain efisiensi internal, Anindya menilai kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi semakin penting. Ia menekankan perlunya menentukan program-program prioritas yang mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Outlook ekonomi global sudah berubah. Geopolitik bukan lagi sesuatu yang sementara. Kita harus cermat melihat bagaimana situasi ini mempengaruhi ekonomi Indonesia dan sektor mana yang perlu diperkuat,” ujarnya.

Sejauh ini, Kadin belum menerima laporan spesifik terkait penurunan ekspor akibat konflik tersebut. Namun, tanda-tanda gangguan sudah mulai terlihat, terutama dalam sektor logistik serta sikap wait and see dari para pelaku usaha.

“Gangguan ini bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal mentalitas menunggu. Banyak pelaku usaha yang masih melihat perkembangan situasi sebelum mengambil langkah,” jelasnya.

Kadin berencana melakukan evaluasi lebih lanjut setelah Ramadan guna menyesuaikan strategi dunia usaha dengan perkembangan geopolitik global yang terus berubah.

Potensi Tekanan pada Ekonomi Indonesia

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat memicu lonjakan harga komoditas global, terutama minyak mentah.

Risiko terbesar muncul jika terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi dunia, termasuk kemungkinan penutupan Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak global.

Jika hal tersebut terjadi, Indonesia berpotensi menghadapi peningkatan beban impor migas, yang pada akhirnya dapat menekan surplus neraca perdagangan dan mempengaruhi neraca pembayaran.

Selain itu, ketidakpastian global juga berisiko memicu capital outflow atau arus modal keluar dari pasar keuangan domestik. Dampaknya dapat dirasakan pada pasar saham, obligasi, hingga nilai tukar rupiah.

“Kami terus memantau perkembangan ini secara ketat. Pemerintah memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan fiskal tetap dikelola secara prudent agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, dunia usaha dan pemerintah diharapkan dapat bergerak cepat menyiapkan langkah antisipatif agar dampak terhadap perekonomian nasional dapat diminimalkan.