Kebijakan WFH Siap Dirilis, Tak Hanya Hemat BBM tapi Juga Genjot Ekonomi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sudah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi kepada publik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah final. Namun, ia menegaskan bukan dirinya yang akan menyampaikan langsung kebijakan tersebut.

Menurutnya, pengumuman resmi akan disampaikan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Perekonomian.

• Baca juga:

  WFH Segera Berlaku untuk Swasta hingga BUMN, Ini Rencana Terbaru Pemerintah

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan. Bukan saya yang menyampaikan, nanti Pak Menko,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

WFH dan Target Penghematan BBM

• Baca juga:

  WFH Segera Berlaku untuk Swasta hingga BUMN, Ini Rencana Terbaru Pemerintah

Salah satu tujuan utama kebijakan WFH adalah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah bahkan menargetkan penghematan hingga 20 persen.

Meski begitu, Purbaya mengingatkan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi. Dampak kebijakan ini, menurutnya, tidak bisa dilihat hanya dari sisi penghematan energi semata.

• Baca juga:

  Purbaya Tunda Penerbitan Panda Bond hingga Akhir Juli, Minat Investor China Membludak

Ia menilai ada efek domino yang justru bisa menggerakkan ekonomi secara lebih luas.

Ekonomi Berpotensi Lebih Aktif

Alih-alih hanya fokus pada penghematan, pemerintah melihat peluang lain dari penerapan WFH, yakni peningkatan aktivitas ekonomi.

Dengan mobilitas yang lebih fleksibel, sektor bisnis dinilai bisa bergerak lebih cepat. Hal ini berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dan pada akhirnya berdampak pada naiknya penerimaan pajak.

“Ekonomi bisa jadi lebih aktif, bisnis naik, konsumsi meningkat. Kalau pajak ikut naik, itu juga keuntungan bagi negara,” jelasnya dikutip Antara.

Pendekatan yang digunakan pemerintah pun disebut bersifat menyeluruh—tidak hanya menghitung penghematan, tetapi juga potensi pertumbuhan ekonomi.

WFH Hari Jumat, Kenapa Dipilih?

Pemerintah juga mempertimbangkan skema WFH yang diterapkan pada hari Jumat.

Menurut Purbaya, pemilihan hari tersebut bukan tanpa alasan. Jumat dinilai memiliki durasi jam kerja paling pendek, sehingga dampak terhadap produktivitas dianggap paling kecil.

“Kalau harus memilih hari, Jumat itu paling minim dampaknya ke produktivitas,” tambahnya.

Apakah WFH Berlaku untuk Swasta?

Soal penerapan WFH di sektor swasta, hingga kini belum ada kepastian.Purbaya menyebut kemungkinan besar kebijakan ini bersifat imbauan, bukan kewajiban. Sementara itu, untuk sektor pemerintahan, penerapan WFH dipastikan akan bersifat wajib.

Ia juga menegaskan bahwa sektor industri seperti pabrik tidak akan terdampak kebijakan ini.

“Yang jelas pabrik tidak ikut. Untuk swasta mungkin imbauan, tapi pemerintah wajib,” tutupnya.