-
-
-
Loading
Loading
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kabar soal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian publik. Namun, pemerintah memastikan kebijakan ini tetap berjalan hingga tahun 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa seluruh kebijakan strategis, termasuk terkait BBM subsidi, bukanlah keputusan sepihak. Semua langkah yang diambil merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang berada di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, penting bagi publik untuk memahami bahwa kebijakan pemerintah bukan inisiatif individu, melainkan keputusan bersama yang telah melalui pertimbangan matang di tingkat tertinggi.
“Saya ini hanya menjalankan arahan Presiden. Semua kebijakan itu sudah melalui koordinasi dan persetujuan,” jelasnya.
Diputuskan Lewat Simulasi Ketat
Tak banyak yang tahu, di balik kebijakan harga BBM, pemerintah melakukan simulasi yang cukup detail. Presiden, kata Purbaya, selalu meminta perhitungan dampak ekonomi sebelum keputusan diambil.
Mulai dari skenario harga minyak mentah dunia di level 80, 90, hingga 100 dolar AS per barel, semuanya dihitung secara komprehensif.
Hasil simulasi inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan apakah harga BBM perlu disesuaikan atau tetap ditahan demi menjaga daya beli masyarakat.
Kondisi Global Tidak Menentu, tapi Indonesia Siap
Di tengah situasi global yang fluktuatif, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang. Kondisi fiskal Indonesia disebut masih cukup kuat untuk menopang berbagai kebijakan subsidi.
Salah satu penopangnya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun. Angka ini menjadi “bantalan” penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Jadi tidak perlu khawatir. Kita punya cadangan dan semuanya dihitung dengan matang,” ujar Purbaya dikutip Antara.
Sumber Pendapatan Negara Terus Diperkuat
Selain mengandalkan cadangan anggaran, pemerintah juga terus mencari sumber-sumber pendapatan baru. Salah satunya melalui kebijakan sektor energi yang dikelola Kementerian ESDM.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara subsidi yang diberikan kepada masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.
Dengan berbagai simulasi, cadangan anggaran, dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan BBM bersubsidi bukan keputusan spontan. Semua dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Artinya, di tengah ketidakpastian global, ada satu hal yang ingin ditegaskan pemerintah: BBM subsidi masih aman—setidaknya hingga 2026.
