Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Tetap Dikebut, Target Rampung 2027–2028


 Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Tetap Dikebut, Target Rampung 2027–2028 Lokasi pembangunan komplek Legislatif dan Yudikatif di Nusantara (ANTARA/ HO- Humas OIKN)

NUSANTARA, ARAHKITA.COM – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah. Meski tengah ada kebijakan efisiensi anggaran, proyek strategis ini tidak terdampak dan terus berjalan sesuai rencana.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan komplek lembaga negara tersebut ditargetkan rampung pada periode 2027 hingga awal 2028. Proyek ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru yang terintegrasi di Nusantara.

“Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya selesai pada 2027–2028,” ujar Basuki saat meninjau lokasi proyek, Minggu (12/4/2026).

Kawasan Legislatif: Lima Gedung Utama Disiapkan

Di kawasan legislatif, pemerintah merancang pembangunan lima gedung utama yang akan menjadi pusat aktivitas parlemen. Gedung tersebut meliputi Gedung Paripurna, DPR, DPD, dan MPR.

Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, desainnya masih menunggu persetujuan Presiden sebelum masuk tahap finalisasi.

Untuk menunjang mobilitas, pemerintah juga membangun jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer. Proyek ini sudah memasuki tahap awal berupa pembersihan lahan.

Kawasan Yudikatif: Terbagi Dua Paket Besar

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket utama.

Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung, kawasan pendukung, serta Plaza Keadilan. Sedangkan paket kedua meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, hingga fasilitas masjid.

Tak hanya itu, konektivitas kawasan ini juga diperkuat dengan pembangunan jalan sepanjang 8 kilometer.

Tetap Prioritas Meski Efisiensi Anggaran

Basuki menegaskan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tidak termasuk dalam program efisiensi anggaran. Artinya, proyek ini tetap berjalan tanpa hambatan kebijakan penghematan.

“Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tegasnya dikutip Antara.

Dukungan Infrastruktur Air dan Utilitas Terintegrasi

Selain gedung utama, penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan. Pemerintah membangun embung dan kolam retensi seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01 untuk mendukung sistem air di kawasan IKN.

Sementara itu, jaringan perpipaan air minum juga tengah dikerjakan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT). Sistem ini dirancang untuk menopang kebutuhan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) secara modern dan efisien.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Ekonomi Terbaru