-
-
-
Loading
Loading
Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menyampaikan keynote speech dalam CXO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu (13/5/2026). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ancaman serangan siber terhadap Indonesia semakin serius. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa Indonesia kini masuk dalam sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic atau aktivitas lalu lintas digital mencurigakan yang berpotensi mengarah pada serangan siber.
Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK, Deden Firman Hendarsyah, mengatakan kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi seluruh sektor, khususnya industri keuangan yang kini menjadi salah satu sasaran utama kejahatan digital.
Menurut data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia terus menghadapi lonjakan aktivitas digital mencurigakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan siber.
“Entah apa yang membuat Indonesia menarik bagi para hacker, tetapi faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic,” ujar Deden dalam acara CXO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Anomaly traffic sendiri merupakan pola lalu lintas jaringan yang tidak normal dan mencurigakan. Kondisi ini biasanya menjadi tanda awal adanya percobaan peretasan, pencurian data, malware, hingga serangan ransomware yang dapat melumpuhkan sistem digital sebuah institusi.
Sektor Keuangan Jadi Sasaran Utama
Deden menjelaskan, sektor keuangan saat ini menjadi sektor kedua dengan jumlah insiden siber terbanyak di Indonesia. Serangan tersebut umumnya menyasar data pribadi nasabah hingga sistem operasional bank.
Karena itu, OJK meminta seluruh industri perbankan dan jasa keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem keamanan digital mereka.
Menurutnya, serangan siber tidak selalu berasal dari pihak luar. Banyak kasus justru dipicu oleh kelemahan internal perusahaan, mulai dari penggunaan teknologi yang sudah usang hingga sistem keamanan yang tidak diperbarui secara berkala.
Beberapa masalah yang masih sering ditemukan antara lain penggunaan core banking lama, standar keamanan yang belum diperbarui, serta antivirus yang masih memakai versi lawas.
Deden mengingatkan bahwa celah kecil seperti itu sering menjadi pintu masuk bagi ransomware untuk bersembunyi di dalam sistem dalam waktu lama sebelum akhirnya melancarkan serangan besar.
“Dari kasus-kasus yang kami temukan, sering kali serangan besar berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele,” katanya.
OJK dan IASC Bergerak Tangani Penipuan Siber
Sebagai langkah penanganan, OJK bersama kementerian dan lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, pelaku perbankan, hingga penyedia jasa pembayaran membentuk Indonesia Anti-Scam Center (IASC).
Lembaga ini dibentuk untuk mempercepat penanganan kasus penipuan digital, termasuk memblokir rekening pelaku dan menyelamatkan dana milik korban scam.
Menurut Deden, keberadaan IASC sangat penting karena pelaku kejahatan siber biasanya bergerak cepat memindahkan dana korban ke berbagai rekening, platform pembayaran digital, bahkan aset kripto.
Tanpa koordinasi antarlembaga, proses penyelamatan dana korban akan jauh lebih sulit dilakukan.
“IASC adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menangani kejahatan siber yang sudah terjadi, bukan sekadar mencegah,” ujarnya dikutip Antara.
Meningkatnya ancaman siber ini menjadi pengingat bahwa keamanan digital kini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dari menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
