Belanja Iklim Pemerintah Capai Rp73,5 Triliun per Tahun, Kemenkeu: Swasta Harus Ikut Bergerak

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia mengalokasikan rata-rata Rp73,5 triliun setiap tahun untuk mendukung berbagai program penanganan perubahan iklim sepanjang periode 2018–2024. Nilai tersebut setara sekitar 3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan besarnya anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon.

"Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun," ujar Herman dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

• Baca juga:

  Gas Jumbo Kaltim Ditemukan, DPR Sebut Momentum Emas Menuju Kemandirian Energi

Meski demikian, Herman menegaskan bahwa besarnya belanja pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia. Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp794 triliun hingga Rp800 triliun setiap tahun agar target Net Zero Emission (NZE) 2060 dapat tercapai.

Besarnya kesenjangan tersebut membuat pemerintah menilai APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pendanaan. Karena itu, belanja negara diposisikan sebagai pemicu atau katalis yang mampu menarik investasi dari sektor swasta.

• Baca juga:

  Pemerintah Sita 43 Kontainer Baju Bekas Ilegal Bernilai Rp37,5 Miliar, Jaringan Penyelundupan Diburu

"Belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," kata Herman.

Menurutnya, peran APBN adalah mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus mempercepat masuknya modal swasta ke berbagai proyek ramah lingkungan.

• Baca juga:

  Kemenkeu Beri Insentif Pajak 0 Persen bagi Eksportir yang Simpan Devisa Hasil Ekspor di Dalam Negeri

Herman menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, hingga mitra internasional. Karena itu, Indonesia terus membangun ekosistem pembiayaan iklim yang lebih komprehensif, beragam, dan saling melengkapi.

Saat ini, pembiayaan iklim tidak hanya berasal dari APBN dan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga didukung berbagai instrumen pembiayaan inovatif. Di antaranya Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, serta Disaster Pooling Fund yang dirancang untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, skema blended finance, hingga kerja sama dengan bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

"Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan," ujar Herman dikutip Antara.

Dengan kebutuhan pendanaan yang mencapai hampir Rp800 triliun setiap tahun, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional menjadi kunci agar Indonesia mampu mencapai target Net Zero Emission 2060 sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.