Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2026 Disiapkan, Ada BSU hingga Insentif Perumahan

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memastikan dunia usaha tetap bergerak di tengah dinamika ekonomi global.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, berbagai program tersebut dirancang tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan, tetapi juga mendorong produktivitas dan memperkuat sektor riil.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026).

• Baca juga:

  Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor Suku Cadang Pesawat dan LPG, Industri Makin Efisien

Menurut dia, program lanjutan untuk kuartal IV 2026 hingga 2027 disiapkan secara terukur agar manfaat kebijakan ekonomi dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendukung daya saing pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Pembukaan Rekening untuk Masyarakat

• Baca juga:

  Strategi Ekonomi 2027 Disiapkan, Pemerintah Andalkan Investasi dan Belanja Negara

Salah satu program yang disiapkan pemerintah adalah pembukaan rekening bank bagi warga negara berusia di atas 17 tahun. Program ini terutama diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah saat ini masih melakukan pencocokan dan pemeriksaan silang data antar-kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sasaran penerima manfaat tepat dan penyaluran program berjalan efektif.

• Baca juga:

  RAPBN 2027: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6 Persen

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus memperkuat efektivitas penyaluran berbagai bantuan pemerintah.

Bantuan Beras untuk 33,2 Juta Keluarga

Di sektor pangan, pemerintah melanjutkan bantuan beras untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat.

Bantuan beras sebesar 10 kilogram per bulan diberikan selama Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp17,5 triliun dan menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat menghadapi kebutuhan konsumsi sehari-hari, terutama ketika harga berbagai kebutuhan pokok masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya beli.

BSU untuk 13,3 Juta Pekerja

Perlindungan terhadap pekerja juga menjadi bagian penting dari paket stimulus ekonomi pemerintah.

Melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU), pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Anggaran yang disiapkan untuk program tersebut hampir mencapai Rp12 triliun.

Selain bantuan langsung kepada pekerja, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi untuk menghadapi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

Memasuki 2027, program magang ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta. Sementara itu, pelatihan vokasi disiapkan bagi sekitar 300 ribu orang.

Kebijakan ini diarahkan agar stimulus tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Insentif Pajak untuk Pekerja Diperluas

Pemerintah juga menyiapkan perluasan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Kebijakan tersebut akan diperluas ke seluruh sektor dan diperkirakan mencakup sekitar 7,5 juta pekerja.

Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Keuangan juga membahas kemungkinan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Jika kebijakan tersebut diterapkan, ruang pendapatan yang dapat digunakan pekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga diharapkan semakin besar. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Stimulus Perumahan Berlanjut hingga 2027

Sektor perumahan juga mendapatkan perhatian dalam paket kebijakan pemerintah.

Pemerintah menyiapkan perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027 untuk pembelian rumah dengan harga sampai Rp2 miliar.

Selain itu, terdapat skema PPN DTP atas bagian harga sampai Rp2 miliar untuk rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap dengan pendapatan sekitar Rp17 juta. Rumah yang dapat dibiayai melalui skema tersebut memiliki nilai hingga Rp500 juta.

Stimulus sektor perumahan diharapkan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian. Selain membantu masyarakat memperoleh hunian, aktivitas pembangunan rumah juga berkaitan dengan industri bahan bangunan, konstruksi, tenaga kerja hingga sektor jasa.

Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah

Program perlindungan sosial ketenagakerjaan juga akan diperkuat pada 2027.

Pemerintah melanjutkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah.

Sementara itu, pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan akan disesuaikan dengan skala penghasilan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stimulus ekonomi pemerintah tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga kelompok pekerja yang memiliki karakteristik penghasilan dan perlindungan berbeda.

Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Industri Perhiasan

Stimulus juga menyentuh sektor industri perhiasan dan logam mulia.

Pemerintah tengah menyusun standar PPN baru untuk logam mulia dengan kadar 99,9 persen. Penyusunan standar tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal bagi pelaku industri.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga aktivitas sektor-sektor yang memiliki kontribusi terhadap perdagangan dan perekonomian nasional.

Anggaran Sekitar Rp31 Triliun

Haryo mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun untuk mendukung berbagai program tersebut.

Anggaran itu masih dalam proses penyisiran oleh Kementerian Keuangan agar program yang dijalankan memiliki sasaran, mekanisme dan manfaat yang jelas.

“Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027,” ujarnya.

Menurut Haryo, kombinasi kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus memberikan dorongan kepada sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi.

Dari Perlindungan Sosial hingga Produktivitas

Jika dilihat secara keseluruhan, stimulus ekonomi kuartal IV 2026 tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan. Pemerintah juga menggabungkan kebijakan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, perpajakan, perumahan, pangan, hingga penguatan sektor industri.

Pendekatan tersebut penting karena daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha saling berkaitan. Ketika konsumsi rumah tangga terjaga, dunia usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan produksi dan tenaga kerja.

Sebaliknya, peningkatan keterampilan pekerja, dukungan sektor perumahan dan kemudahan akses terhadap fasilitas fiskal diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dalam jangka lebih panjang.

Berbagai program prioritas tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait di Istana Negara.

Dengan paket kebijakan tersebut, pemerintah berharap stimulus pada kuartal IV 2026 dapat menjadi jembatan menuju penguatan ekonomi pada 2027, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja dan keberlanjutan dunia usaha.