KPK Tangkap 13 Orang dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Diduga terkait Mutasi Jabatan

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjerat Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko. Tak hanya sang bupati, total 13 orang diamankan dalam operasi yang berlangsung hingga Jumat (7/11/2025) malam.

“Tim berhasil mengamankan 13 orang,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Budi, penangkapan itu merupakan hasil dari rangkaian kegiatan OTT yang dilakukan sejak Jumat malam. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

• Baca juga:

  KPK Gelar OTT di Kabupaten Bekasi, Status 10 Orang Segera Ditentukan

Saat ini, KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan, termasuk Bupati Sugiri Sancoko.

OTT ke-7 KPK Sepanjang 2025

Operasi di Ponorogo menjadi OTT ketujuh KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini telah melakukan sejumlah OTT di berbagai daerah dan kementerian dilansir Antara.

Beberapa di antaranya meliputi:

Maret 2025, KPK menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Juni 2025, OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Agustus 2025, KPK bergerak di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

13 Agustus 2025, OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

20 Agustus 2025, OTT menyasar Kementerian Ketenagakerjaan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang menyeret mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan.

3 November 2025, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan deretan kasus tersebut, langkah KPK di Ponorogo menjadi sinyal kuat bahwa lembaga ini tetap aktif menindak dugaan korupsi di daerah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli jabatan di pemerintahan daerah.