KPK Gelar OTT di Kabupaten Bekasi, Status 10 Orang Segera Ditentukan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah tersebut mengamankan 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025) yang menjadi operasi ke-10 sepanjang tahun 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut dan menyebut proses penindakan masih terus berlangsung.

“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam seperti dilansir dari Antara. 

• Baca juga:

  KPK Tangkap 13 Orang dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Diduga terkait Mutasi Jabatan

Pernyataan itu disampaikan Budi pada pukul 21.02 WIB, menyusul beredarnya informasi mengenai penggeledahan ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, oleh penyidik KPK. Meski demikian, KPK belum merinci identitas maupun peran para pihak yang diamankan.

Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa serangkaian OTT di wilayah Bekasi masih berjalan hingga pukul 21.00 WIB. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang ditangkap, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

• Baca juga:

  Kasus Positif COVID-19 di Bekasi Tembus 1.000 Kasus

Deretan OTT KPK Sepanjang 2025

OTT di Bekasi menambah panjang daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Pada Maret 2025, KPK mengawali OTT dengan menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

• Baca juga:

  OTT di Bekasi, KPK Amankan Rp1 Miliar, Diduga Transaksi.....

Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

OTT berikutnya berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Tak lama berselang, pada 13 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kemudian, 20 Agustus 2025, KPK mengungkap kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan, saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

Disusul 7 November 2025, KPK menahan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi.

Selanjutnya, pada 9–10 Desember 2025, KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Terakhir sebelum OTT Bekasi, KPK melakukan OTT pada 17–18 Desember 2025 di Tangerang, dengan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, serta menyita uang tunai senilai Rp900 juta.

KPK menegaskan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait OTT Bekasi setelah proses pemeriksaan awal selesai.