Home
Hukum & Kriminalitas

KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam OTT Terbaru 2025

Rabu, 10 Desember 2025 | 22:30
| Hukum & Kriminalitas

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada Rabu (10/12/2025) malam.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut ketika dikonfirmasi media. Namun, hingga berita ini diturunkan, jajaran pimpinan KPK maupun Juru Bicara Budi Prasetyo belum memberikan penjelasan rinci mengenai dugaan perkara yang menjerat Ardito.Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sang bupati, termasuk apakah akan menaikkan proses ke tahap penyidikan.

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2025

Baca juga:
Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di Gedung KPK Usai OTT, Bungkam di Depan Wartawan

Penangkapan terhadap Ardito menambah daftar panjang OTT KPK sepanjang tahun 2025. Berikut rangkumannya:

Maret 2025: OTT pertama tahun ini menyasar anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
7–8 Agustus 2025: Operasi di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
13 Agustus 2025: OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
20 Agustus 2025: OTT yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan, terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3.
3 November 2025: Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
7 November 2025: OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam kasus dugaan suap jabatan dan proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Dengan penangkapan Ardito Wijaya, OTT tahun ini mencapai delapan kali, menunjukkan intensitas penindakan KPK terhadap praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan.