Nadiem Bantah Kerugian Rp2 Triliun di Kasus Chromebook: Ini Rekayasa, Tak Berdasar Harga Pasar

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, membantah keras tudingan kerugian negara sebesar Rp2 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Dalam sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026), Nadiem menilai angka kerugian tersebut tidak berdasar dan bahkan merupakan hasil rekayasa.

Menurutnya, perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kelemahan mendasar.

• Baca juga:

  Sidang Tipikor: Nadiem Sebut Tak Pernah Gunakan Hak Veto di Gojek

“Bagaimana mungkin menilai harga mahal tanpa membandingkannya dengan harga pasar?” ujar Nadiem.

Soroti Metode Perhitungan BPKP

• Baca juga:

  Sidang Tipikor: Nadiem Sebut Tak Pernah Gunakan Hak Veto di Gojek

Nadiem mengungkapkan, dalam persidangan, auditor BPKP mengakui tidak melakukan perbandingan dengan harga pasar saat menghitung nilai kerugian negara. Bahkan, penentuan harga wajar Chromebook sebesar Rp4,3 juta disebut hanya berdasarkan asumsi internal.

Ia menegaskan, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

• Baca juga:

  Sidang Perdana Nadiem Makarim Masih Bergantung Kondisi Kesehatan  

“Angka itu tidak eksis di pasar. Kalau mau mengukur kerugian negara, harus ada pembanding yang jelas,” tegasnya dikutip Antara.

Pernyataan ini, menurut Nadiem, menjadi bukti kuat bahwa tudingan kerugian negara tidak memiliki dasar yang valid.

Dakwaan Korupsi Chromebook

Kasus ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022, khususnya pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam dakwaan, Nadiem disebut terlibat dalam pengadaan yang dinilai tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Total kerugian negara yang dituduhkan mencapai Rp2,18 triliun, dengan rincian:

• Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan
• Sekitar Rp621,39 miliar dari pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan

Selain Nadiem, terdapat beberapa pihak lain yang juga didakwa dalam perkara terpisah, yakni Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan yang hingga kini masih berstatus buron.

Sorotan Aliran Dana dan Kekayaan

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Nadiem diduga menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang berkaitan dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Sebagian dana tersebut disebut berasal dari investasi Google.

Hal ini turut dikaitkan dengan laporan kekayaan Nadiem dalam LHKPN 2022, yang mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Terancam Hukuman Berat

Atas kasus ini, Nadiem didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman sesuai Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 KUHP.

Meski demikian, Nadiem tetap bersikukuh bahwa tudingan terhadapnya tidak berdasar, dan berharap fakta-fakta persidangan dapat mengungkap kebenaran yang sebenarnya.