-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi - Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan mengadakan sidang darurat pada 10 Oktober 2025. (aa.com.tr)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyiapkan langkah penting terkait konflik Palestina–Israel. Dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pada Jumat mendatang, PBB akan mendukung pembentukan pemerintahan Palestina yang bebas dari pengaruh Hamas.
Kompromi ini muncul setelah adanya kesepakatan diplomatik antara sejumlah negara Arab dengan komunitas internasional. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab setuju untuk secara resmi mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperlihatkan semakin terisolasinya Israel dan Amerika Serikat dalam menolak solusi jangka panjang bagi perang Gaza.
Deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi New York ini pertama kali digagas oleh Prancis dan Arab Saudi, serta didukung 17 negara sejak Juli lalu. Jika disahkan, dokumen ini akan menjadi salah satu resolusi PBB paling keras terhadap Hamas. Isinya menegaskan kecaman atas serangan 7 Oktober, desakan agar Hamas segera membebaskan seluruh sandera, serta penyerahan senjata dan kekuasaan di Gaza kepada Otoritas Palestina.
Selain itu, deklarasi tersebut juga membuka kemungkinan dibentuknya misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Tujuannya adalah melindungi warga sipil, memperkuat kapasitas negara Palestina, sekaligus memberi jaminan keamanan bagi Israel dan Palestina.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya. Ia menegaskan Israel tidak akan pernah mengakui negara Palestina. Meski begitu, fakta di lapangan menunjukkan sekitar tiga perempat anggota PBB sudah mengakui Palestina sejak proklamasi 1988 oleh para pemimpin di pengasingan.
Sejumlah negara besar Eropa seperti Jerman dan Italia masih menolak pengakuan penuh, meski ada tekanan politik di dalam negeri. Sementara itu, lima negara Eropa lainnya telah melarang impor dari permukiman ilegal Israel.
Di sisi lain, dinamika diplomasi juga terlihat di kawasan Teluk. Qatar, yang menjadi mediator penting dalam konflik Gaza, menggelar pertemuan puncak Arab-Islam di Doha. Negara ini menekan Uni Emirat Arab (UEA) untuk meninjau kembali Perjanjian Abraham dengan Israel. UEA bahkan memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes keras atas serangan terhadap para pemimpin Hamas.
Diplomat senior UEA, Dr. Anwar Gargash, memperingatkan bahwa tindakan agresif Israel hanya akan memperburuk ekstremisme dan mengancam stabilitas kawasan. Ia menegaskan, perdamaian abadi hanya dapat dicapai dengan menghentikan kekerasan dan membangun kepercayaan antarnegara dilaporkan The Guardian.
Dengan berbagai manuver ini, pemungutan suara di Majelis Umum PBB dipandang sebagai momentum penting menuju konferensi internasional yang akan membahas solusi dua negara. Jika terealisasi, Palestina bisa mendapat pengakuan resmi dari lebih banyak negara, sekaligus membuka jalan menuju kemerdekaan penuh di masa depan.
