Ribuan Warga Filipina Desak Transparansi Pemerintah Usai Dua Topan Mematikan

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Ribuan warga Filipina kembali memenuhi jalanan Metro Manila pada Minggu (16/11/2025). Aksi besar-besaran ini menjadi gelombang terbaru tuntutan publik agar pemerintah membuka informasi secara transparan dan bertanggung jawab, terutama setelah dua topan mematikan melanda negara tersebut.

Pemerintah Filipina mengerahkan 16.433 polisi di dua titik utama aksi sebagai langkah pengamanan. Lokasi pertama berada di Taman Rizal, Manila, tempat organisasi keagamaan Iglesia Ni Cristo (INC) menggelar aksi bertajuk “Transparansi dan Demokrasi yang Lebih Baik.”

Sementara itu, titik kedua berpusat di Monumen Kekuatan Rakyat EDSA, Kota Quezon, lokasi demonstrasi yang digagas United People’s Initiative (UPI), kelompok yang dipimpin sejumlah purnawirawan militer.

Presiden Memantau Langsung Jalannya Aksi

Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dave Gomez, mengatakan Presiden Ferdinand Marcos Jr. terus memantau berlangsungnya aksi skala besar tersebut. Sejak pagi, ribuan anggota dan simpatisan INC memulai rangkaian protes tiga hari di Taman Rizal.

Hingga pukul 11.00 waktu setempat, Pemerintah Kota Manila mencatat 27 ribu orang sudah berkumpul di lokasi.

UPI Tekankan Tidak Ada Agenda Politik

Di Kota Quezon, UPI menegaskan bahwa aksi mereka murni untuk menuntut pemerintahan yang lebih bersih. Sekretaris Jenderal UPI, Rey Valeros, menegaskan tidak ada politisi yang diizinkan berkampanye di panggung demonstrasi.

“Tidak ada politisi yang boleh berbicara. Jika mereka hadir, mereka hanya boleh menyinggung persoalan bangsa, seperti korupsi,” ujarnya dilansir Antara.

Aksi Meningkat Usai Dua Topan Tewaskan Ratusan Warga

Gelombang demonstrasi ini muncul setelah Filipina dihantam Topan Fung-wong dan Topan Kalmaegi pada awal November. Bencana tersebut menewaskan setidaknya 259 orang, memengaruhi jutaan lainnya, dan meninggalkan 114 orang masih hilang. Tekanan publik meningkat karena banyak warga menilai pemerintah lamban dan tidak transparan dalam penanganan krisis.

Rentetan Skandal Korupsi Memicu Kemarahan Publik

Bulan September lalu, protes serupa juga pecah di berbagai wilayah Filipina. Ribuan warga turun ke jalan setelah dugaan penipuan ditemukan pada sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir dengan total anggaran mencapai 545 miliar peso atau sekitar Rp154 triliun.

Para demonstran kembali menuntut hal yang sama:

• akuntabilitas pejabat publik,
• laporan aset dan kekayaan yang transparan,
• serta pembukaan data rekening bank pejabat pemerintah sebagai bentuk keseriusan memerangi korupsi.

Gelombang protes yang terus berulang menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan warga terhadap tata kelola pemerintahan. Publik berharap tekanan ini dapat mendorong reformasi nyata dalam sistem birokrasi Filipina.