-
-
-
Loading
Loading
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phugangketkeow berbicara selama konferensi pers di Kementerian Luar Negeri di Bangkok, Thailand, 13 Desember 2025. ANTARA/Xinhua/Sun Weitong.
BANGKOK, ARAHKITA.COM — Pemerintah Thailand menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang menewaskan personel militer Thailand. Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, dalam konferensi pers pada Sabtu (13/12/2025).
Sihasak menegaskan bahwa ranjau darat yang menewaskan dan melukai tentara Thailand di wilayah perbatasan bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan dipasang secara sengaja. Ia menyebut pihak Kamboja bertanggung jawab atas insiden tersebut, berdasarkan sejumlah temuan lapangan.
Menurut Sihasak, terdapat sedikitnya tujuh kasus penempatan ranjau darat di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja yang telah diverifikasi oleh pengamat independen. Selain itu, Thailand juga mencatat adanya serangan roket BM-21 yang disebut dilakukan secara terencana dan mengarah ke kawasan sipil di wilayah Thailand.
Menanggapi komentar Trump yang menilai respons Thailand sebagai tindakan berlebihan, Sihasak menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan situasi di lapangan. Ia menduga Amerika Serikat belum sepenuhnya memahami fakta atau menerima informasi yang tidak akurat terkait konflik tersebut.
“Respons Thailand dilakukan secara proporsional, sesuai dengan tingkat ancaman dan serangan yang kami alami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sihasak menyatakan bahwa pernyataan Trump yang menyebut ranjau darat sebagai insiden tidak disengaja telah melukai perasaan publik Thailand. Ia menegaskan bahwa isu tersebut menyentuh aspek kemanusiaan dan kedaulatan negara.
Selain soal keamanan, Menlu Thailand juga menyoroti persoalan kemanusiaan di wilayah perbatasan. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap sekitar 6.000 hingga 7.000 warga Thailand yang terjebak di wilayah Kamboja, tepatnya di sekitar pos pemeriksaan perbatasan Poipet, dan belum dapat kembali ke tanah air.
Sihasak menambahkan, Thailand tidak pernah menghambat proses pemulangan warga Kamboja dari wilayahnya. Namun, ia menilai Kamboja justru berulang kali menunda pembukaan kembali jalur perlintasan perbatasan.
Sebelumnya, Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dilaporkan telah melakukan pembicaraan terpisah melalui sambungan telepon dengan Donald Trump pada Jumat (12/12) terkait eskalasi konflik di perbatasan kedua negara dilansir Antara.
Pada hari yang sama, Trump mengklaim melalui media sosial bahwa kedua pemimpin telah menyepakati pemberlakuan gencatan senjata, yang disebut efektif mulai Jumat malam waktu setempat.
Meski demikian, Anutin dalam pernyataan terbarunya pada Sabtu menegaskan bahwa Thailand akan tetap melanjutkan operasi militer selama wilayah dan rakyatnya masih berada dalam ancaman.
