-
-
-
Loading
Loading
Kapal induk USS Abraham Lincoln. (Wikipedia)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah Iran meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan serangan militer Amerika Serikat dan Israel setelah kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln mengerahkan aset-aset utamanya ke kawasan sekitar Timur Tengah. Para pengamat menilai kehadiran armada tersebut menandai peningkatan serius tekanan militer terhadap Teheran.
Washington dinilai memiliki daya tembak yang signifikan, terutama jika digabungkan dengan kekuatan udara Israel, untuk melancarkan serangan yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga berpotensi menargetkan stabilitas politik Iran. Sejumlah analis menilai skenario tersebut dapat diarahkan untuk menggoyahkan bahkan menggulingkan pemerintahan ulama yang berkuasa sejak 1979.
Armada AS, yang mencakup kapal perusak rudal berpemandu, memang belum berada di posisi akhir, namun sudah berada dalam jangkauan serangan terhadap wilayah Iran. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa serangan lanjutan AS akan memicu kembali gelombang protes jalanan, mengingat sebagian masyarakat Iran yang menentang pemerintah juga menolak perubahan rezim melalui intervensi asing.
Di tengah ketegangan tersebut, dilansir The Guardian, pasar saham Iran mencatat penurunan harian terburuk pada Senin, seiring tidak adanya tanda-tanda terobosan diplomatik. Beberapa negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairan teritorialnya digunakan untuk menyerang Iran. Namun, kehadiran kelompok serang kapal induk AS di kawasan Mediterania membuat izin dari negara ketiga tidak sepenuhnya diperlukan.
Militer AS sebelumnya mengumumkan akan menggelar latihan di kawasan untuk menunjukkan kemampuan mengerahkan, menyebarkan, dan mempertahankan kekuatan udara tempur. Serangan yang mungkin dilakukan tidak lagi difokuskan pada program nuklir Iran yang telah rusak akibat konflik sebelumnya, melainkan diarahkan pada kepemimpinan politik negara tersebut.
Tekanan ekonomi turut memperparah situasi domestik Iran. Inflasi resmi tercatat mencapai 60 persen bulan lalu, memicu kemarahan publik akibat anjloknya daya beli dan standar hidup. Kondisi ini dinilai membuat Iran berada dalam posisi rentan jika konflik berskala besar benar-benar pecah.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuduh Amerika Serikat berupaya menghancurkan kohesi sosial Iran sebelum melancarkan serangan militer. Ia menyebut narasi bahwa Iran berada dalam kondisi darurat sebagai bentuk perang psikologis untuk memecah persatuan publik dan memicu kekacauan internal.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah klaim bahwa telah terjadi kontak diplomatik antara utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia juga mengecam peningkatan tuntutan AS, termasuk penghapusan uranium yang diperkaya tinggi, pembatasan program rudal, dan kembalinya inspektur senjata PBB.
Baghaei menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran memantau setiap pergerakan militer asing dan memperingatkan bahwa ancaman dan pengerahan pasukan bertentangan dengan prinsip sistem internasional. Iran, kata dia, akan memberikan respons menyeluruh terhadap setiap bentuk agresi.
Di dalam negeri, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei menyerukan agar Iran tidak kembali ke meja perundingan. Sementara itu, pemerintahan AS sendiri dilaporkan masih terbelah mengenai apakah akan mendorong perubahan rezim di negara berpenduduk sekitar 90 juta jiwa tersebut.
Situasi hak asasi manusia di Iran juga menjadi sorotan. Kelompok Human Rights Activists melaporkan jumlah korban tewas dalam penindasan demonstrasi mencapai lebih dari 5.400 orang, dengan puluhan ribu kasus lainnya masih diselidiki. Angka ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh pelapor khusus PBB untuk Iran, Mai Sato.
Di Eropa, tekanan diplomatik terhadap Teheran turut meningkat. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan akan merekomendasikan kepada Uni Eropa agar Korps Garda Revolusi Islam ditetapkan sebagai organisasi teroris, langkah yang berpotensi memperdalam isolasi internasional Iran.
