China Blokir Ekspor Barang Dwiguna ke Perusahaan Jepang, Isu Taiwan Jadi Pemicu

BEIJING, ARAHKITA.COM – Hubungan China dan Jepang kembali memanas. Pemerintah China resmi melarang ekspor barang-barang dwipenggunaan (dual-use) ke 20 entitas yang terkait dengan sektor pertahanan Jepang. Kebijakan ini langsung memicu protes dari Tokyo dan memperlebar jurang perselisihan diplomatik kedua negara.

Larangan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/2/2026). Beijing menilai entitas-entitas itu terlibat dalam peningkatan kemampuan militer Jepang. Beberapa anak perusahaan raksasa industri seperti Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries termasuk dalam daftar yang terkena pembatasan.

China menegaskan, seluruh aktivitas ekspor yang sedang berjalan ke entitas tersebut harus segera dihentikan. Selain itu, organisasi maupun individu di luar negeri juga dilarang menyalurkan barang dwiguna asal China ke 20 entitas yang dimaksud.

• Baca juga:

  China Soroti Langkah Jepang Bentuk Badan Intelijen Baru, Bayang-Bayang Sejarah Kembali Muncul

Barang dwiguna sendiri merupakan produk yang bisa dipakai untuk kebutuhan sipil sekaligus militer. Di dalamnya termasuk unsur tanah jarang (rare earth), material krusial untuk industri teknologi tinggi—mulai dari kendaraan listrik hingga sistem persenjataan. China selama ini dikenal mendominasi pasokan global mineral strategis tersebut.

Tak hanya itu, Beijing juga merilis daftar pantauan ekspor baru yang mencakup 20 perusahaan dan organisasi Jepang lainnya. Nama-nama besar seperti Subaru, TDK, dan Hino Motors masuk dalam daftar ini. Menurut otoritas China, pengguna akhir dan tujuan pemanfaatan barang dwiguna oleh entitas tersebut belum dapat diverifikasi secara memadai.

• Baca juga:

  Ketegangan Jepang–China Memanas, Tokyo Kirim Surat Resmi ke PBB soal Taiwan

Ke depan, China menyatakan akan menerapkan proses penyaringan yang jauh lebih ketat terhadap ekspor barang dwiguna ke perusahaan dan lembaga yang masuk daftar pantauan.

Selain sektor industri, kebijakan ini juga menyasar institusi negara. Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan Japan Aerospace Exploration Agency tercatat dalam daftar larangan, sementara Tokyo Institute of Science masuk kategori pantauan.

• Baca juga:

  China Surati PBB: Tuntut Jepang Cabut Pernyataan soal Taiwan

Langkah terbaru ini mempertegas kebijakan sebelumnya. Pada 6 Januari lalu, China telah lebih dulu memperketat ekspor barang dwiguna ke Jepang, meski saat itu belum mengungkap entitas yang terdampak secara spesifik.

Beijing menyebut kebijakan ini sebagai upaya menahan laju “remiliterisasi” Jepang serta kekhawatiran terhadap ambisi nuklir negara tersebut. China menegaskan langkah ini “sepenuhnya dibenarkan, masuk akal, dan sah.” Meski begitu, pemerintah China mengklaim hanya sebagian kecil entitas Jepang yang menjadi sasaran, sehingga hubungan dagang normal kedua negara Asia itu tidak akan terganggu secara signifikan.

“Entitas Jepang yang beritikad baik dan mematuhi hukum tidak perlu merasa khawatir,” tegas Kementerian Perdagangan China dikutip dari Antara.

Ketegangan diplomatik ini tak lepas dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu. Dalam sidang parlemen, ia mengisyaratkan bahwa serangan terhadap Taiwan—yang diklaim China sebagai wilayahnya—dapat memicu respons dari Pasukan Bela Diri Jepang.

Sejak saat itu, Beijing kian waspada terhadap sikap Takaichi yang dikenal berhaluan keamanan garis keras. China menilai kebijakan Tokyo berpotensi memperkuat kemampuan militer Jepang sekaligus mempercepat perdebatan amandemen Konstitusi pasifis pascaperang yang selama ini membatasi peran militer Negeri Sakura.