Skandal Hakim Federal AS: Diduga Berhubungan Seks di Kantor hingga Langgar Etika Peradilan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Dunia peradilan Amerika Serikat kembali diguncang skandal etik. Seorang hakim federal dijatuhi sanksi disiplin setelah terbukti melakukan hubungan intim dengan seorang pejabat penegak hukum berpangkat tinggi di ruang kerjanya saat jam kerja.

Kasus ini menjadi sorotan karena tindakan tersebut disebut berlangsung di area yang masih dapat terdengar oleh staf pengadilan. Selain itu, hakim tersebut juga diketahui menghadiri acara politik partisan dan memberikan keterangan palsu saat proses penyelidikan berlangsung.

Meski skandal ini menghebohkan publik, identitas hakim maupun pengadilan tempatnya bertugas sengaja dirahasiakan oleh Komite Etika dan Disabilitas Yudisial dari Dewan Yudisial Amerika Serikat.

• Baca juga:

  Hakim Izinkan Lisa Cook Tetap di Federal Reserve Meski Didesak Trump untuk Mundur

Keputusan disiplin itu diumumkan pada Jumat lalu dan sebelumnya telah dilaporkan oleh CNBC, serta Law360.

Dalam putusannya, komite menyatakan hakim tersebut diwajibkan menulis surat permintaan maaf kepada enam mantan staf hukum yang terlibat dalam penyelidikan. Ia juga diminta melepaskan jabatan sebagai hakim ketua di distrik federal tempatnya bertugas dan tidak diperkenankan duduk dalam komite Konferensi Yudisial.

• Baca juga:

  Skandal Hakim Federal AS: Diduga Berhubungan Seks di Kantor hingga Langgar Etika Peradilan

Penyelidikan bermula dari laporan seorang staf hukum kepada hakim ketua distrik. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sang hakim beberapa kali melakukan aktivitas seksual dengan seorang petugas polisi berseragam di ruang kerja pribadinya selama jam kerja.

Tak hanya itu, staf juga mengeluhkan perilaku hakim yang dianggap kasar dan tidak profesional. Hakim disebut pernah berteriak, mengumpat kepada staf, hingga mengaku terlalu banyak minum martini setelah menghadiri acara seorang jaksa wilayah.

• Baca juga:

  Uni Eropa Desak Israel Hentikan Serangan di Lebanon, Peringatkan Risiko Eskalasi

Awalnya, hakim tersebut membantah seluruh tuduhan dan menyebut laporan itu sebagai sesuatu yang “tidak berdasar”. Namun investigasi khusus kemudian dilakukan dengan memeriksa rekaman keamanan, dokumen, hingga wawancara terhadap mantan staf.

Tim investigasi bahkan melakukan pengujian suara di ruangan dengan tata letak serupa guna memastikan apakah percakapan maupun suara dari dalam ruangan dapat terdengar oleh staf di luar.

Hasil penyelidikan akhirnya menyimpulkan bahwa hakim memang melakukan pelanggaran etik serius. Hubungan terlarang itu disebut berlangsung selama sekitar dua tahun dengan seorang pejabat tinggi kepolisian.

Komite juga menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, departemen kepolisian tempat sang perwira bertugas kerap terlibat dalam berbagai perkara pidana maupun perdata di distrik pengadilan tersebut.

Walaupun penyelidik tidak menemukan bukti bahwa hakim menangani langsung perkara yang berkaitan dengan polisi tersebut, komite menilai hal itu lebih karena “kebetulan” daripada langkah pencegahan konflik kepentingan.

Selain itu, hakim dinilai telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi staf dan membuka risiko pemerasan maupun tekanan terhadap integritas lembaga peradilan.

Meski begitu, komite akhirnya tidak menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Dalam pertimbangannya, hakim tersebut dianggap telah mengoreksi pernyataan palsunya, mengakhiri hubungan dengan pejabat kepolisian tersebut, dan menunjukkan sikap kooperatif selama proses investigasi.

Komite juga menyebut hakim itu memiliki peluang rehabilitasi yang kuat serta tetap menunjukkan dedikasi terhadap lembaga peradilan.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan publik mengenai pentingnya standar etik yang ketat di lingkungan pengadilan, terutama bagi pejabat yang memegang posisi strategis dalam sistem hukum.