India Beri Mark Zuckerberg Tenggat 3 Hari untuk Minta Maaf usai Unggahan PM Modi Diblokir

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah India meningkatkan tekanan terhadap Meta setelah sempat memblokir unggahan Perdana Menteri Narendra Modi di Facebook. Melalui Komite Parlemen untuk Komunikasi dan Teknologi Informasi, India memberikan tenggat waktu tiga hari kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Laporan India Today, Rabu (5/8/2026), menyebut komite yang dipimpin Nishikant Dubey menilai pemblokiran unggahan Modi pada 23 Juli lalu sebagai tindakan yang mencederai demokrasi. Menurut komite tersebut, langkah itu dilakukan terhadap pemimpin negara dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa sehingga dinilai memiliki dampak yang sangat serius.

Insiden bermula ketika Meta membatasi akses terhadap video yang diunggah Narendra Modi. Dalam video tersebut, Modi menyampaikan pesan kepada para pelajar India terkait kebocoran soal ujian nasional yang sempat menjadi perhatian publik.

• Baca juga:

  Meta Kembali Rekrut Dua Peneliti AI Apple untuk Kembangkan Superintelijensi

Tak lama kemudian, Meta memulihkan kembali unggahan tersebut. Perusahaan menyatakan pemblokiran terjadi akibat kesalahan teknis dan telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi.

Namun, penjelasan tersebut rupanya belum memuaskan pemerintah India. Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India menilai alasan yang disampaikan Meta tidak cukup menjelaskan penyebab insiden tersebut.

• Baca juga:

  Ledakan Terowongan Proyek PLTA di India Tewaskan 25 Pekerja, Diduga Dipicu Gas Metana

Mengutip sumber yang mengetahui pembahasan internal, India Today melaporkan bahwa komite parlemen memperingatkan Meta agar memenuhi permintaan maaf dalam waktu tiga hari. Jika tidak, pemerintah India disebut dapat mempertimbangkan pencabutan status Safe Harbor, yaitu perlindungan hukum yang selama ini melindungi platform digital dari tanggung jawab langsung atas konten yang dibuat pengguna.

Apabila perlindungan tersebut dicabut, konsekuensinya bisa sangat besar. Meta berpotensi menghadapi tanggung jawab hukum yang lebih luas, termasuk kemungkinan proses pidana terhadap perwakilan perusahaan di India dilansir Antara.

• Baca juga:

  TikTok Akhirnya Resmi Lepas Bisnis di AS, Investor Amerika Kuasai Saham Mayoritas

Sebelumnya, The Economic Times juga melaporkan bahwa pemerintah India telah memanggil jajaran pimpinan Meta untuk memberikan penjelasan terkait pemblokiran unggahan Narendra Modi.

Dalam pertemuan itu, pemerintah tidak hanya membahas insiden tersebut, tetapi juga meminta penjelasan mengenai langkah-langkah Meta dalam memberantas penyebaran konten pornografi anak di seluruh platformnya.

Pemerintah India diketahui sebelumnya juga telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Meta mengenai kasus tersebut. Hingga kini, perhatian publik masih tertuju pada respons perusahaan terhadap ultimatum yang diberikan parlemen India.