Jokowi Meminta KPU Memantapkan Kesiapan Pemilu 2024

JAKARTA, ARAHKITA.COM: Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memantapkan kesiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024, baik dari tata kelola, kesiapan petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, hingga kesiapan sistem dan teknologi.

“Pemilihan Umum 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Selain itu, pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks, berlangsung serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota,” papar Jokowi dalam cuitan di X, Sabtu (30/12)

Dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023), Presiden juga menekankan pentingnya kesiapan KPU dalam melaksanakan Pemilu 2024.

• Baca juga:

  Presiden Jokowi Sedang Siapkan Sosok Baru Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Jokowi menilai kompleksitas pemilu 2024 di antaranya terlihat dari jumlah peserta yang tlebih dari 204 juta pemilih dan tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pesta demokrasi tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

“Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” imbuhnya.

• Baca juga:

  Polisi Turunkan 3.055 Personel untuk Amankan Unjuk Rasa di Depan KPU dan DPR/MPR

Oleh sebab itu, mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Presiden menyebut semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.

“Kita harus pastikan semua aspek siap. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya. Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail, sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, dan legitimasi Pemilu,” ujarnya.

• Baca juga:

  Jubir PN Jakpus Tegaskan Putusan soal Tunda Pemilu Belum Berkekuatan Hukum Tetap

Di tengah era digital, Presiden mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.

“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Presiden menekankan selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya.

“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” ucap Presiden.

Mengenai hak pilih setiap warga negara, Presiden Jokowi meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa dikriminasi. Presiden pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.

“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin.