Suara Rakyat Menggema di ICJS 2025: Dari Pesisir hingga Kota, Tuntutan Keadilan Iklim Menguat

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 resmi dibuka pada Selasa (26/8/2025) di Jakarta. Forum ini digagas oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) sebagai ruang politik rakyat, tempat berbagai kelompok bersuara langsung menghadapi krisis iklim yang semakin terasa di setiap lini kehidupan.

Hari pertama ICJS menghadirkan Pleno Rakyat, sesi yang menampung pengalaman dan keresahan sembilan kelompok rentan: masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, warga miskin kota, orang muda, lansia, hingga penyandang disabilitas. Mereka mengangkat suara yang kerap tak terdengar di ruang-ruang kebijakan, menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi soal hidup, keadilan, dan kemanusiaan.

Di Jakarta, para lansia menyampaikan betapa rentannya mereka menghadapi perubahan iklim. “Kami cepat lelah, lebih mudah sakit, tapi tetap saja dipandang tak berdaya. Jangan jadikan kami sekadar objek pembangunan,” ungkap salah satu perwakilan.

Dari pesisir Jakarta Utara, keluhan datang dari warga miskin kota yang puluhan tahun hidup tanpa akses air bersih. “Pemerintah hanya meninggikan jalan, sementara rumah kami dibiarkan tenggelam. Tidak ada keberpihakan bagi rakyat miskin,” tegasnya.

Kisah lain datang dari Serang. Seorang buruh migran menceritakan bagaimana tambak udangnya gagal akibat iklim, memaksanya merantau, namun justru terjerat perdagangan orang. “Saya dijebak, diancam 22 tahun penjara, dan denda ratusan juta. Semua bermula dari krisis iklim.”

Nelayan tradisional dari Lamongan pun mengingatkan: “Kami bukan penyebab krisis iklim. Kami menjaga laut, bukan merusaknya. Yang kami tuntut adalah keadilan, bukan belas kasihan. Tanpa nelayan, siapa yang memberi makan negeri ini?”

Suara orang muda dari Bengkulu tak kalah lantang: “Kami lahir di bumi yang sudah rusak. Generasi muda dipaksa mewarisi krisis. Sudah waktunya kami ditempatkan di garis depan perjuangan.”

Dari Sulawesi, seorang petani perempuan menekankan pentingnya kedaulatan perempuan. “Perempuan adalah lumbung pangan bangsa, bukan penyebab krisis iklim. Pulihkan peran dan hak kami.”

Kesaksian lain datang dari Poso, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur: tentang pengetahuan lokal yang hilang, diskriminasi yang makin berat bagi penyandang disabilitas, hingga luka masyarakat adat akibat proyek geothermal yang dipaksakan tanpa persetujuan mereka.

Semua suara ini mempertegas satu hal: krisis iklim adalah krisis keadilan. Mereka yang paling rentan justru menanggung beban paling berat, sementara perlindungan negara masih minim.

ICJS 2025 hadir untuk memperkuat solidaritas rakyat, menyatukan gerakan, sekaligus menagih tanggung jawab negara agar tidak berhenti pada jargon, melainkan menghadirkan langkah konkret melindungi masyarakat di garis depan krisis iklim dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (27/8/2025).

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang terdiri dari lebih dari 36 organisasi masyarakat sipil. Berdiri sejak November 2023, ARUKI hadir dengan visi perubahan sistemik demi terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Landasan perjuangannya bertumpu pada keadilan sosial, pemenuhan hak dasar, dan penguatan solidaritas lintas jaringan, khususnya bagi kelompok yang paling terdampak krisis iklim.