Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono dalam acara Ministerial Dialogue on Climate Change.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menghadapi krisis iklim melalui penguatan kerja sama regional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Sidang ke-9 Committee on Environment and Development (CED9) yang diselenggarakan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) di Bangkok, Thailand.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono memimpin Delegasi Republik Indonesia pada forum tingkat menteri tersebut. Kehadiran Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarnegara di kawasan Asia-Pasifik untuk menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan.
"Perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan. Hanya melalui kerja sama regional yang lebih kuat kita dapat membangun kawasan Asia-Pasifik yang tangguh dan berkelanjutan," ujar Diaz dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Diaz, Indonesia terus mendorong pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan nasional. Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti restorasi ekosistem mangrove dan lahan gambut, pengembangan ekonomi sirkular dan ekonomi biru, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, hingga penguatan adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat.
Sidang CED9 dihadiri oleh 52 negara anggota ESCAP, termasuk 11 menteri dan wakil menteri dari Bangladesh, Fiji, Maladewa, Nepal, Kepulauan Solomon, Thailand, Jepang, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, dan Indonesia.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai isu penting, mulai dari peningkatan kualitas udara, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, hingga penyusunan kebijakan yang mampu menyinergikan agenda lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi.
Selain mengikuti sidang utama, Indonesia juga berpartisipasi dalam associated event bertajuk Accelerating Integrated Climate Action in Asia and the Pacific: Regional Cooperation for Blue Carbon Finance yang berlangsung pada 2–3 Juli 2026.
Pada forum itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan skema pembiayaan karbon biru (blue carbon finance). Skema tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung aksi iklim melalui perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang mampu menyerap emisi karbon secara alami.
Delegasi Indonesia yang terdiri atas unsur Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta KBRI Bangkok juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas jejaring kerja sama, bertukar pengalaman, sekaligus memperkuat kebijakan pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan.
Sidang CED9 menghasilkan dua dokumen penting, yaitu Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific 2026 serta Regional Programme of Action on Advancing Synergies for Sustainable Development in Asia and the Pacific dikutip Antara.
Kedua dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam memperkuat sinergi menghadapi krisis iklim, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.