-
-
-
Loading
Loading
Ilustrasi: Kemenkeu
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Selama Tiga Tahun Kasus stunting pada balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) turun 5,7%.
Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) tahun 2021 menyebutkan angka stunting sebesar 20,9%, tahun 2022 sebesar 17,7%, dan tahun 2023 sebesar 15,2%.
“Dari data itu bisa dilhat bahwa tren balita stuting mengalami penurunan sebesar 5,7%n,” papar Pejabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake saat Jumpa Pers dan Media Gathering Media di Dinas Kominfo NTT, Senin (22/1)
Untuk pencapaian penurunan Stunting tahun 2024, maka menurut Ayodhia, akan dilakukan pengukuran dan penimbangan pada bulan Februari. Hasilnya akan dipublikasikan setelah dikompilasi dari Kabupaten/Kota se-NTT.
“Untuk tahun 2024, kami fokus mengintervensi balita-T, yakni berat badan tidak naik ataupun turun agar tidak turun kelas ke kategori Gizi Buruk”, katanya.
Sementara itu, jumlah stunting tertinggi berdasarkan data Sasaran Riil tahun 2023 (hasil penimbangan Agustus 2023) ada di Kabupaten Sumba Barat Daya (31,9%; 9.762 bayi), Kabupaten Timor Tengah Selatan (22,3%; 8.924 bayi), Kabupaten Timor Tengah Utara (22,6%; 4.555 bayi), dan Kota Kupang (17,2%; 4.019 bayi), Kabupaten Kupang (13,0%; 3.872 bayi), Kabupaten Manggarai 13,1%; 3.841 bayi)
Sedangkan kota dan lima Kabupaten dengan jumlah balita T terbanyak adalah Kota Kupang 9.656 balita, Kabupaten Flores Timur 7.896 balita (kemungkinan akan naik setelah ada erupsi Gunung Lewotobi), Kabupaten Timor Tengah Selatan 7.474 balita, Kabupaten Kupang 7.452 balita, Kabupaten Timor Tengah Utara 7.442 balita, dan Sumba Timur 6.020 balita.
Kota dan lima Kabupaten dengan jumlah bawah dua tahun (baduta) T terbanyak adalah Kota Kupang 3.846 baduta, Kabupaten Kupang 3.639 baduta, Kabupaten Timor Tengah Selatan 3.320 baduta, Kabupaten Flores Timur 3.309 baduta, Kabupaten Alor 2.758 baduta, Kabupaten Timor Tengah Utara 2.465 baduta.
Ayodhia menjelaskan metode pengukuran e-PPGBM yang ada menggunakan indikatorspesifik. Pada tahun 2021 Jumlah balita sasaran masih menggunakan Sasaran Proyeksi (SP) mengikuti data jumlah sasaran proyeksi yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan.
Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan jumlah balita dengan sasaran Riil (SR) mengikuti jumlah total seluruh balita. Perbedaan indikator itu terjadi karena pada tahun 2022 para Kepala Daerah sudah mengeluarkan Surat Keputusan menyangkut jumlah sasaran riil yang ada di lapangan.
“Jadi perbedaan data publikasi ini disebabkan oleh cara pengukuran yang berbeda dan jumlah variable dari masing-masing aksi intervensi yang berbeda,” terang Ayodhia.
Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus berupaya dalam penanganan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan SK Gubernur sehingga pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat berjalan dengan baik, yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia NTT menuju generasi emas NTT.
Pemprov NTT terang Ayodhia, akan memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten/Kota yang prevalensi stuntingnya masih tinggi. Penanganan stunting ini akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh OPD terkait untuk intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
