-
-
-
Loading
Loading
Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) memimpin pertemuan dengan wakil ketua DPR dan pimpinan fraksi partai politik parlemen di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/HO-DPR RI
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya untuk memimpin langsung reformasi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap ini ia sampaikan usai menggelar pertemuan dengan pimpinan fraksi partai politik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Dalam forum tersebut, hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, bersama para ketua fraksi.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR dan difokuskan pada langkah transformasi lembaga legislatif sekaligus menampung aspirasi rakyat yang belakangan gencar disuarakan lewat demonstrasi di berbagai daerah.
“Semua ketua fraksi sepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan dalam keterangan resminya.
Ia menekankan bahwa DPR terbuka untuk evaluasi menyeluruh dan siap melakukan pembenahan. “Prinsipnya, DPR akan terus berbenah. Aspirasi masyarakat akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tegas Puan.
Sehari sebelumnya, DPR juga telah mengundang perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog terkait situasi bangsa usai gelombang aksi unjuk rasa 25–31 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan DPR selama ini.
Namun Dasco menegaskan, permintaan maaf saja tidak cukup. “Kami harus melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah langkah konkret akan dilakukan, mulai dari evaluasi gaji dan tunjangan anggota DPR, pembatasan kunjungan kerja luar negeri maupun dalam negeri, hingga mendukung pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar.
Selain itu, DPR juga akan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta mempertimbangkan aspirasi publik terkait beban pajak. “Reformasi DPR ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Puan Maharani untuk mewujudkan lembaga legislatif yang lebih transparan dan sesuai harapan rakyat,” pungkas Dasco.
