Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Tembus 72,2 Persen

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 72,2 persen. Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menilai capaian tersebut menjadi modal sosial yang kuat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan berbagai program prioritas nasional.

Peneliti Poltracking Indonesia Ahmad Zia Fitrahuddin mengatakan tingkat kepuasan publik yang berada di atas 70 persen memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pembangunan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga kondisi ekonomi nasional pada tahun kedua masa pemerintahan.

Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan publik menunjukkan masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Namun demikian, sektor ekonomi tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

• Baca juga:

  Rapor Dua Tahun Prabowo–Gibran: Nilai dari Masyarakat 4,7, Ahli Hanya 2,9

Hasil survei menunjukkan sektor ekonomi memperoleh tingkat kepuasan paling rendah dibanding bidang lainnya, yakni sebesar 59,2 persen. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat masih merasakan berbagai tantangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

"Artinya terjawab terkonfirmasi dari data ini bahwasanya isu ekonomi adalah ekonomi mikro yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya sekadar kebijakan BI, bukan hanya kebijakan Rp200 triliun yang disampaikan dari pemerintah kepada bank-bank Himbara dan lainnya, tapi juga adalah ekonomi mikro. Artinya ini tentang mengendalikan harga kebutuhan pokok," kata Zia, Kamis (4/6/2026).

• Baca juga:

  Hasil Survei ini Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi

Ia menilai kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti stabilisasi harga bahan pokok dan penguatan daya beli, menjadi faktor penting untuk menjaga tingkat kepuasan publik ke depan.

Survei Poltracking yang dilakukan pada 11 hingga 17 Mei 2026 melibatkan 1.220 responden dari berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen.

• Baca juga:

  Rapor Dua Tahun Prabowo–Gibran: Nilai dari Masyarakat 4,7, Ahli Hanya 2,9

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo secara personal tercatat sebesar 73,2 persen. Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh tingkat kepuasan sebesar 66,8 persen.

Survei juga menemukan bahwa 67,1 persen responden mengaku terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Dampak yang paling banyak dirasakan adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok yang diakui oleh 53,8 persen responden.

Di tengah tantangan ekonomi, sejumlah sektor mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Bidang kesehatan mencatat tingkat kepuasan sebesar 75,4 persen, diikuti sektor pertahanan dan keamanan sebesar 74,5 persen, serta pendidikan sebesar 72,5 persen.

Selain itu, masyarakat juga menilai pemerintah cukup berhasil menjaga kerukunan umat beragama dengan tingkat apresiasi mencapai 80 persen. Kemudian, kemampuan menjaga keamanan memperoleh penilaian 77,8 persen, sementara menjaga persatuan bangsa mencapai 77,4 persen.

Untuk sektor ekonomi, tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dinilai sebesar 45,2 persen. Sedangkan keberhasilan menurunkan angka pengangguran mendapat penilaian 50,8 persen dan penciptaan lapangan kerja sebesar 54,3 persen.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menilai tingkat kepuasan publik yang relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, stagnasi angka kepuasan dapat menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu segera diatasi.

"Kalau stagnan secara metodologis atau secara kalkulasi statistik karena ada margin of error dari survei kita ini, kan menandai berarti ada persoalan, ada masalah yang sedang terjadi di republik kita, dan karena itulah pemerintah, sekecil apa pun menurut saya respons kritik yang diberikan oleh masyarakat itu harus direspons dengan sangat serius," ujar Masduri.

Ia menambahkan bahwa respons terhadap berbagai kritik dan masukan masyarakat menjadi kunci agar dukungan publik yang saat ini masih kuat dapat diterjemahkan menjadi keberhasilan program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Zia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, isu ekonomi mikro harus dijawab dengan kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, sementara tantangan ekonomi makro membutuhkan strategi yang berbeda meski keduanya saling berkaitan.

"Jadi ketika masyarakat bertanya dengan ekonomi mikro, maka jawab dengan program ekonomi mikro. Ketika ada pertanyaan dengan ekonomi makro maka jawab dengan ekonomi makro, walaupun dari kedua komponen ini saling berkaitan," katanya.