Pengamat Politik LIPI Pertanyakan Masih Perlukah DPD RI

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Peneliti dan Pengamat Politik LIPI, Siti Zhuro menyarankan agar DPD RI senantiasa mencari momentum agar bisa diingat kembali. Saat ini menurut Siti Zhuro muncul pertanyaan mendasar, apakah DPD RI itu diperlukan atau tidak?

"Jadi, yang jelas DPD RI lahir dari empat kali amandemen UUD. Namun saat ini tidak memiliki fungsi legislasi. DPD RI dikunci sebagai perwakilan daerah namun dilematis,” kata Siti Zuhro dalam sebuah diskusi di Media Center DPR-MPR-DPR RI, Rabu (20/3/2019).

Menurut Siti Zuhro saat ini sistem tidak jelas baik dua kamar, atau tiga kamar yakni MPR-DPR-DPD. Akan tetapi, maju atau mundur suatu daerah tidak bergantung pada eksekutif.

• Baca juga:

  Puan Maharani: Kritik Rakyat Kini Hadir dalam Bentuk Kreatif dan Bahasa Zaman Sendiri

“Legislatif bisa melakukan pengawasan konstruktif kebijakan untung atau ruginya rakyat yang dimana perannya dilakukan DPD RI,” kata dia.

Siti Zuhro menambahkan sebenarnya DPR RI dan DPD RI mempunyai tugasnya masing-masing sehingga peran eksekutif dan legislatif bisa menciptakan sinergitas yang bermanfaat bagi rakyat.

• Baca juga:

  Prabowo Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Ketegangan Global, Indonesia Harus Tetap Bersatu dan Bijaksana

“Jadi DPR dan DPD mempunyai kapling-kapling sendiri. Begitu juga, eksekutif. Maka kedua lembaga ini mampu menciptakan sinergitas,” paparnya.

• Baca juga:

  Dasco Persilakan Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset Saat Reses, DPR Target Rampung Tahun Ini