Menemukan Hikmah Banjir Jakarta

Oleh: Simply Yuvenalis

JAKARTA banjir adalah fakta, dan membawa kerugian harta dan nyawa. Banjir Jakarta sudah dua tahun ini menjadi pengalaman pahit bagi kehidupan masyarakat ibu kota negara ini. Mengapa terjadi banjir di Jakarta dan sekitarnya?

Pertama, wilayah Jakarta, secara geografis tidak terpisahkan dari wilayah sekitarnya yakni Bogor, Bekasi Tangerang, serta Jawa Barat dan Banten. Secara administrasi pemerintahan, memang terpisah. Namun aktivitas kehidupan sungguh sangat saling berpengaruh di berbagai bidangnya. Interaksi antar warga karena pekerjaan dan kebutuhan pasar, transportasi, kepentingan jasa, dan lain sebagainya, membuat warga Jabodetabek bertemu di Jakarta, juga termasuk berbagai instansi di seluruh Indonesia dan luar negeri karena urusan pemerintahan dan politik.

• Baca juga:

  Petugas Tambal Tanggul Jebol di Jati Padang Pakai Karung Pasir, Banjir Mulai Surut

Kedua, sehubungan dengan berbagai perjumpaan dan keperluan antar Mukti pihak tersebut, maka dibangun begitu banyak sarana dan prasara di ibukota NKRI, Jakarta. Dalam kebijakan pembangunan sarana dan prasara ini, Jakarta menjadi sempit dan banyak persoalan sehubungan dengan penataan kota. Masalah drainase di sekitar fasilitas sosial dan umum, di pemukiman dan kawasan ekonomi lainnya, sering terjadi ketidaksinambungan dalam perencanaan, pengerjaan, pengawasan dan pemeliharaannya. Akibatnya, got bisa mampet, saluran air tertutup, kali menjadi dangkal, sampah dimana-mana. Maka pada saat musim hujan datang, distribusi dan jalan air terganggu. Akibatnya ada genangan di wilayah tertentu, ada banjir di wilayah lainnya, sehingga korban barang dan nyawa pun tak terelakan. Apalagi ketika sarana pelancar tidak berfungsi, misalnya pompa air dan pembersih kali yang macet.

Ketiga, soal pengembangan properti dan pemukiman dalam kota serta di daerah keliling Jakarta; Bekasi, Tangerang, Cibubur, Cibinong dan Bogor. Ketika wilayah resapan air beruabh menjadi pemukiman dan properti lainnya, maka saat hujan turun akan beralih airnya ke daerah yang lebih rendah, termasuk ke Jakarta. Lebih bermasalah, ketika pengembangan properti dan pemukiman tersebut hanya berfokus pada kepentingannya, tanpa peduli dengan libgkungwn sekitar, khusus soal drainase dan dampak ekologis lainnya. Ada kawasan pemukiman elit yang posisinya lebih tinggi, sehingga saat musim hujan, pemukiman sederhana masyarakat di sekelilingnya terendam dan menjadi korban. Developer hanya fokus pada proyeknya, lingkungan sekitar tidak diperhatikan. Pemerintah sebagai pemberi izin, juga belum maksimal mengontrolnya saat memberi perizinan.

• Baca juga:

  Virus PHK

Keempat, soal perilaku kehidupan semua warga tentang kepedulian lingkungan, khususnya soal sampah. Karena kesadaran ini bervariatif, maka sering sampah berserakan dimana-mana, karena puntung rokok, plastik belanjaan, sampah dapur dan pembungkus makanan dibuang begitu saja,meskipun banyak tempat sampah tersedia. Jadi, warga se-Jabodetabek tidak bebas peran dan tangungjawabnya terhadap masalah sampah serta akibatnya terhadap banjir. Semua dituntut perilaku hidup sehat dan tanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan.

Kelima, sehubungan dengan sampah, di lingkungan pemerintah pun masih banyak persoalan untuk pengelolaan, pembersihan dan pembuangannya. Masalah sampah di DKI ada hubungannya dengan Pemda Bekasi, Bogor dan Tangerang dalam hal pengelolaan dan pembuangannya. Hal yang sama soal sistem drainase, tata kelola ruang dan kota untuk pemukiman serta pengembangan fasilitas sosial dan umum; seperti transportasi.

• Baca juga:

  Virus Corona Hanya Cambuk Kecil, Perlu Tobat Nasional dan Ruwatan Nusantara

Lebih dari itu, Pemda DKI dan Bogor Bekasi Tangerang ada hubungannya dengan kebijakan Pemda Jawa Barat, Banten dan Pemerintah Pusat. Kita masyarakat percaya dan mengharapkan peran dan kewenangan baik pemerintah daerah maupun pusat, dilaksanakan maksimal dalam kordinasi dan pembuatan kebijakannya, pelaksanaan dan pengawasannya. Juga termasuk upaya mengatasi masalah sampah dan banjir yang melanda Jakarta, dengan semua dampak negatifnya saat ini.

Jadi tidak bisa saling mempersalahkan, satu instansi, apalagi satu orang pribadi, misalnya karena Gubernur DKI salah urus. Pertanyaan nya, apa keuntungan pribadi Gubernur DKI, Anies Baswedan, jika dengan sengaja membiarkan Jakarta dilanda banjir?

Cuaca ekstrim pada musim hujan kali ini, dan tahun sebelumnya, mendatangkan air yang sangat banyak, baik di wilayah DKI maupun di daerah puncak di wilayah Bogor dan Jawa Barat, juga Bekasi dan Tangerang, ynang pada gilirannya masuk wilayah Jakarta dan merendam berbagai area pemukiman serta fasilitas umum, dengan akibat negatif yang diderita banyak warga, bahkan ada yang sakit, hanyut dan yang meninggal.

Dari kelima poin yang dipaparkan, kiranya dapat ditemukan beberapa pembelajaran dan hikmah untuk ke depan mencegah terulangnya masalah banjir di wilayah DKI Jakarta.

Pertama, semua kita tidak mengharapkan musibah banjir terulang karena merugikan dan mengorbankan harta dan nyawa manusia.

Kedua, mencegah dan mengatasi banjir, tidak bisa dengan saling mempersalahkan atau menuding kesalahan satu lembaga atau pribadi satu pejabat saja.

Ketiga, kebijakan sehubungan dengan tata ruang dan tata kota, pengembangan pemukiman dan fasilitas umum, drainase dan sampah di DKI Jakarta, sangat berkaitan dengan kebijakan yang sama di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi, serta tingkat Pemda Jawa Barat dan Banten maupun Pemerintah Pusat. Maka sangat perlu komunikasi dan koordinasi yang maksimal, dalam pembuatan kebijakannya, pelaksanaan dan pengawasannya. Kita tidak kurang lembaga dan instansi pemerintah, melaikan mungkin peran dan tanggungjawab instansi uang ada belum maksimal. Maka sangat disayangkan, kalau saat terjadi banjir, justru muncul di media massa, antar lembaga pemerintahan saling mempersalahkan.

Keempat, perlu ada kerjasama para developer dan Pemda yang memberi izin pengembangan properti untuk menjamin keamanan drainase dan kontrol yang maksimal terhadap setiap pelaksanaan proyek fasilitas umum (seperti pemasangan, instalasi kabel listrik dan telepon, trotoar dan jembatan), agar tidak mengganggu kelancaran sistem drainase yang ada.

Kelima, peran pengawasan dan kontrol dari wakil rakyat dan pers kiranya lebih maksimal, khusus tentang penerapan -pelaksanaan kebijakan tata ruang dan tata kota, drainase dan sampah; termasuk manajemen fasilitas yang berhubungan dengan kebersihan dan pengendalian drainase di DKI Jakarta.

Akhirnya, disamping akibat musibah banjir yang membuat penderitaan segenap pihak, baik harta dan nyawa, hikmah yang mengingatkan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam kehidupan bersama, tidak bisa ditawar lagi. Masalah banjir tidak akaan selesai dengan saling mempersalahkan, apalagi menuding kesalahan satu pribadi, dengan mengacung telunjuk kepada pihak lain, sambil membenarkan diri sendiri atau kelompok dan instansi kita sendiri. Musibah banjir menggarisbawahi mutlaknya kesadaran, tanggungjawab, solidaritas dan kewajiban sosial dalam kehidupan bersama; sebagai warga negara dan sesama manusia.

Musibah dan masalah tidak bisa dicegah dan diatasi denga saling mempersalahkan. Tugas dan tanggungjawab pribadi, jabatan, instansi swasta dan negara mutlak dituntut untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan bersama, kebaikan bersama - bonum commune. Semoga!

Penulis adalah Pemerhati masalah Budaya dan HAM, tinggal di Jakarta.