Dorongan Regulasi yang Kuat Jadi Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dinilai hanya bisa tercapai jika pemerintah serius memperkuat regulasi dan menjamin kepastian hukum. Hal ini diungkapkan oleh ekonom Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha.

Menurut Eugenia, kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi iklim investasi yang sehat. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi tingkat ketidakpastian hukum yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara seperti China dan Vietnam. Kondisi ini membuat para investor cenderung ragu menanamkan modalnya di tanah air.

“Tanpa kepastian hukum, maka kepastian ekonomi pun sulit terwujud. Investor pasti akan memilih negara yang risikonya lebih kecil dan keuntungannya lebih jelas,” jelas Eugenia dalam keterangannya di Jakarta.

• Baca juga:

  RI Genjot Investasi dan Deregulasi demi Wujudkan 19 Juta Lapangan Kerja Baru

Sektor Manufaktur dan Perkebunan Rentan

Ia menambahkan, sektor-sektor yang memerlukan akses lahan seperti industri manufaktur dan perkebunan—khususnya kelapa sawit—menjadi yang paling terdampak. Meski sektor jasa seperti ekspor relatif lebih fleksibel, ketidakpastian hukum tetap menjadi tantangan serius di lapangan.

• Baca juga:

  Dorongan Regulasi yang Kuat Jadi Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Masalah Regulasi dan Birokrasi Masih Menghambat

Selain itu, tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah, birokrasi yang rumit, serta praktik pungutan yang tidak jelas juga disebut sebagai hambatan utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Investor akan berpikir ulang jika menghadapi birokrasi yang berbelit dan regulasi yang sering berubah. Ini memperbesar risiko dan memperkecil minat mereka,” tegas Eugenia.

Pentingnya Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Eugenia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Organisasi seperti Kadin, Apindo, dan Hipmi dinilai perlu dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan ekonomi agar bisa menyuarakan kondisi nyata di lapangan.

Soal sikap pemerintah yang kini cenderung lebih tegas terhadap dunia usaha, Eugenia menilai hal tersebut bisa berdampak positif, asalkan disertai dengan konsistensi serta komunikasi yang baik, terutama terkait kebijakan efisiensi.

Perlakuan Hukum Harus Adil

Ia juga mengingatkan pentingnya perlakuan hukum yang setara antara BUMN dan perusahaan swasta. Menurutnya, regulasi yang konsisten dan tidak diskriminatif akan memberikan sinyal positif bagi investor, baik lokal maupun asing.

Sebagai contoh, Eugenia menyoroti keberhasilan investasi BUMN seperti Danantara sebagai langkah positif yang bisa menjadi panutan.

“Jika pemerintah mampu menunjukkan keberhasilan investasi melalui BUMN dan menerapkan regulasi secara konsisten, maka target pertumbuhan 8 persen bukanlah mimpi semata,” tutupnya.