Kebijakan Tarif Baru AS Dinilai Melemahkan Ekonomi Global, BI Serukan Kewaspadaan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan tarif perdagangan terbaru Amerika Serikat yang berpotensi memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi global, khususnya di negara-negara maju.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global kembali meningkat menyusul pengumuman kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah proteksionis yang bisa memicu perlambatan ekonomi di berbagai kawasan.

“Kami melihat bahwa kebijakan tarif yang diumumkan AS akan berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi global, terutama di negara-negara maju,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Juli 2025 di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Perry menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang memang sudah menunjukkan tren pelemahan, meskipun pemerintah di kawasan tersebut masih mengandalkan stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter.

Kondisi serupa juga terlihat di Tiongkok, yang meski menerapkan berbagai kebijakan diversifikasi ekspor serta stimulus fiskal dan moneter, dinilai belum mampu menopang pertumbuhan secara kuat.

Sebaliknya, India dinilai menjadi pengecualian. Ekonomi negara tersebut tetap tumbuh solid, ditopang oleh permintaan domestik yang tinggi.

Secara keseluruhan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 masih lemah, berada di kisaran 3 persen, bahkan berpotensi melambat ke angka 2,9 persen.

Di sisi lain, tekanan inflasi di AS menunjukkan tren penurunan. Hal ini menumbuhkan ekspektasi kuat bahwa suku bunga acuan The Fed atau Fed Funds Rate (FFR) akan turun dalam waktu dekat.

Namun, risiko fiskal di Amerika Serikat juga semakin tinggi. Hal ini menyebabkan arus modal mulai beralih dari AS ke Eropa dan negara berkembang, serta ke aset lindung nilai seperti emas. Pergerakan ini turut melemahkan nilai dolar AS, baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY).

“Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, dibutuhkan kewaspadaan ekstra. Pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat koordinasi dan respons kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, stabilitas keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Perry dikutip Antara.