Presiden Prabowo Tegaskan, Komisaris BUMN Ditugaskan untuk Reformasi, Bukan Mencari Tantiem

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui pernyataan resmi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden menekankan bahwa tugas utama para komisaris BUMN adalah memperbaiki manajemen dan kondisi keuangan perusahaan, bukan mengejar keuntungan pribadi melalui tantiem, insentif, atau bentuk penghasilan tambahan lainnya.

“Semangat utama kita adalah memperbaiki BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Fokus pada Reformasi BUMN, Bukan Kompensasi

• Baca juga:

  Dukung Langkah Danantara Indonesia, Darmadi Durianto: Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN Sejalan dengan Efisiensi

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo melihat ada tiga aspek krusial yang harus diperbaiki di tubuh BUMN: kualitas sumber daya manusia, sistem manajemen, dan kondisi keuangan. Komisaris sebagai pengawas ditugaskan secara khusus untuk mendukung reformasi tersebut.

“Presiden sudah memutuskan, siapa pun yang ditugaskan menjadi komisaris, tanggung jawabnya jelas: membenahi tiga hal tersebut. Bukan untuk berburu tantiem,” tegas Prasetyo.

• Baca juga:

  Disuntik Booster Vaksin Nusantara, Menhan Prabowo: Meningkatkan Imun dan Kekebalan Tubuh

Kebijakan Baru: Larangan Tantiem untuk Komisaris

Langkah konkret dari semangat reformasi ini dituangkan dalam kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025, yang berlaku mulai 30 Juli 2025, ditetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha tidak diperkenankan menerima tantiem, insentif kinerja, maupun bentuk penghasilan lain yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

• Baca juga:

  Presiden Prabowo Tegaskan, Komisaris BUMN Ditugaskan untuk Reformasi, Bukan Mencari Tantiem

Sementara itu, bagi jajaran Direksi, pemberian insentif masih dimungkinkan namun harus berdasarkan laporan keuangan yang akurat, mencerminkan hasil operasional yang sehat dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Ingin BUMN Jadi Motor Ekonomi Nasional

Dengan arah kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa posisi strategis seperti komisaris tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Komitmen Presiden Prabowo adalah menjadikan BUMN sebagai mesin penggerak ekonomi nasional yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Semangatnya jelas. Mereka ditugaskan untuk memperbaiki, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” tutup Prasetyo dikutip Antara.