DPR Ingatkan Pemerintah: Pastikan Ekonomi dan Sosial Stabil Sebelum Redenominasi Rupiah

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah atau penyederhanaan angka nol di mata uang Indonesia mendapat sorotan dari DPR RI. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, kebijakan ini tidak bisa dijalankan terburu-buru tanpa memastikan seluruh aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknis dalam kondisi stabil.

“Apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” tegas Said di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).Menurutnya, redenominasi bukan sekadar memangkas tiga angka nol dari nilai rupiah, melainkan langkah besar yang bisa memicu inflasi jika perencanaan dan pengawasan teknisnya tidak matang.

“Kalau harga Rp280 dibulatkan jadi Rp300 tanpa dasar yang kuat, itu bisa menimbulkan dampak inflatoar yang besar. Dan ini sangat kami khawatirkan di Badan Anggaran,” ujarnya.

• Baca juga:

  Airlangga Sebut Ekonomi Stabil Bikin Indonesia Makin Dilirik Investor Dunia

Belum Masuk Prolegnas

Said juga mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Namun, pemerintah dikabarkan menargetkan penerapan kebijakan ini pada tahun 2027.

• Baca juga:

  DPR Ingatkan Pemerintah: Pastikan Ekonomi dan Sosial Stabil Sebelum Redenominasi Rupiah

“Menurut saya, target itu masih realistis karena masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat. Literasi keuangan kita masih perlu diperkuat agar masyarakat paham dampaknya,” kata Said menambahkan dikutip Antara.

Pemerintah: Masih Jauh

• Baca juga:

  ​Lindungi Pengusaha Lokal, Pemerintah Perketat Impor Kain Tenun Kapas Lewat BMTP

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa implementasi redenominasi masih akan memakan waktu cukup lama.

“Belum, masih jauh,” ujarnya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).Sebagai informasi, rencana redenominasi rupiah telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029. Dalam dokumen itu disebutkan, penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) ditargetkan rampung pada tahun 2027.