-
-
-
Loading
Loading
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. ANTARA/Imamatul Silfia/am.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah mencatat realisasi penarikan utang baru mencapai Rp570,1 triliun hingga Oktober 2025. Angka ini setara 77,94 persen dari target penarikan utang dalam Laporan Semester (Lapsem) 2025 yang dipatok sebesar Rp731,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa strategi pembiayaan APBN 2025 tetap dijalankan secara hati-hati dan fleksibel. Pemerintah, kata dia, menjaga disiplin fiskal agar pembiayaan tetap berada dalam batas aman.
“Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan menjaga prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, dan disiplin dalam koridor yang aman,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025.
Pembiayaan untuk Menutup Defisit APBN
Penarikan utang yang ditargetkan sebesar Rp731,5 triliun pada tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang berdasarkan proyeksi mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain mengandalkan utang, pemerintah juga memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan menekan tekanan pembiayaan.
“Kami telah melaporkan kepada DPR, dan sudah mendapat persetujuan untuk menggunakan SAL Rp85,6 triliun guna mengurangi penerbitan SBN di 2025,” kata Suahasil dikutip Antara.
Langkah Mitigasi Risiko: Prefunding hingga Cash Buffer
Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pemenuhan pembiayaan utang hingga saat ini masih on track, dengan berbagai strategi mitigasi risiko. Upaya tersebut mencakup prefunding, penyediaan cash buffer yang cukup, serta pengelolaan kas dan utang yang lebih aktif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa posisi APBN per 31 Oktober 2025 mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun, atau 2,02 persen terhadap PDB.
