JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah pusat terus menggenjot belanja prioritas nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran program prioritas telah mencapai Rp611,7 triliun hingga 31 Oktober 2025. Capaian ini setara 65,8 persen dari total pagu Rp929 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa belanja prioritas tersebut tersebar ke sejumlah program penguatan daya beli, pelayanan publik, stabilisasi harga, hingga pembangunan sarana prasarana.
Penguatan dan Proteksi Daya Beli
Sejumlah program perlindungan sosial masih menjadi penopang utama belanja pemerintah.
- Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyerap Rp27,5 triliun bagi 10 juta KPM.
- Program Indonesia Pintar/KIP Kuliah menyerap Rp23,8 triliun untuk 14,9 juta siswa dan mahasiswa.
- Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) termasuk BLT Sementara, mencapai Rp54,1 triliun untuk 18,3 juta KPM.
- PBI Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) terserap Rp40,6 triliun, memberi perlindungan bagi 96,8 juta peserta.
- Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Non-PNS mencapai Rp16,5 triliun bagi 1,2 juta penerima.
- Program perumahan mencatat realisasi Rp24,8 triliun untuk pembangunan 212.600 unit rumah.
Pelayanan Publik
- Peningkatan kualitas layanan publik juga menjadi fokus belanja pemerintah:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyalurkan Rp32,7 triliun untuk 39,7 juta penerima.
- Program cek kesehatan gratis & TB serta revitalisasi rumah sakit menyerap Rp5,6 triliun melayani 57,2 juta peserta.
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menerima alokasi Rp1,4 triliun bagi 165 sekolah.
Stabilisasi Harga dan Produksi
- Di sektor produktif, pemerintah terus menjaga stabilitas harga dan mendukung dunia usaha:
- Subsidi Non Energi, termasuk KUR dan subsidi pupuk, menyerap Rp59,5 triliun untuk 9,5 juta petani dan pelaku usaha.
- Subsidi/kompensasi energi menjadi salah satu pos terbesar dengan realisasi Rp255,5 triliun bagi 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi.
- Program Lumbung Pangan menyerap Rp11,8 triliun dengan cakupan 2,2 juta hektare lahan padi.
- Cadangan pangan dan dukungan Bulog mencapai Rp22,1 triliun untuk pengelolaan 2,1 juta ton beras/gabah
Sarana Prasarana Publik & Produktivitas
Pemerintah terus memperkuat infrastruktur pendidikan, pertanian, hingga konektivitas wilayah:
- Renovasi dan revitalisasi sekolah menyerap Rp13,5 triliun untuk 12,5 ribu sekolah.
- Pembangunan bendungan, irigasi, serta operasi dan pemeliharaan SDA mencapai Rp11,9 triliun.
- Preservasi jalan dan jembatan terserap Rp8,8 triliun.
- Program pengembangan kawasan pesisir seperti kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS) menerima Rp1,6 triliun.
Dengan realisasi anggaran yang sudah melampaui 65 persen, pemerintah menargetkan percepatan belanja hingga akhir tahun agar manfaatnya semakin terasa bagi masyarakat dan dunia usaha dikutip Antara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025, di Jakarta, Kamis (20/11/2025). ANTARA/ Muhammad Heriyanto.
