Era Baru Finansial Indonesia: Ratu Maxima Dorong Kesejahteraan Keuangan Masyarakat

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pernah khawatir saldo menipis sebelum tanggal gajian tiba? Atau bingung harus mengandalkan siapa ketika darurat keuangan datang tiba-tiba? Kondisi itu bukan cerita satu dua orang—dan kini isu tersebut menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia.

Keresahan semacam inilah yang ingin dijawab melalui konsep kesejahteraan keuangan (financial health), sebuah gagasan yang belakangan digaungkan kuat oleh Ratu Maxima dari Belanda. Setelah sebelumnya dikenal sebagai advokat inklusi keuangan di PBB sejak 2009, pada 2024 ia mengemban tugas baru sebagai Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA). Perubahan mandat ini menandai pergeseran besar: fokus global tidak lagi berhenti pada akses layanan keuangan, tetapi pada kemampuan masyarakat menjaga uangnya tetap aman, cukup, dan berkelanjutan.

Karena pada akhirnya, untuk apa memiliki rekening bank jika uang hanya mampir sebentar lalu hilang tanpa jejak?

• Baca juga:

  Prabowo Bentuk Dewan Nasional Baru untuk Tingkatkan Kesejahteraan Keuangan

Indonesia Dukung, Tantangan Nyata TerungkapKetua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa istilah kesejahteraan keuangan kini menjadi fokus nasional dan merupakan pilihan istilah Presiden Prabowo Subianto. Ratu Maxima sendiri mengungkap data penting: 82% masyarakat Indonesia tidak memiliki dana cadangan jika terjadi kejadian darurat, dan hanya 12% yang memiliki tabungan memadai untuk bertahan saat krisis.

Fenomena ini bukan hanya milik negara berkembang—bahkan di Amerika Serikat, hanya 41% warganya yang dianggap sehat secara finansial. Artinya, tantangan finansial bersifat global dan perlu strategi yang lebih dalam dari sekadar memperluas layanan perbankan.

• Baca juga:

  Indonesia–UNSGSA Siap Perkuat Kerja Sama Kesejahteraan Keuangan: OJK Pastikan Tindak Lanjut Program

Kunjungan ke Indonesia: Mendengar Langsung Suara Masyarakat

Pada 24–27 November 2025, Ratu Maxima berkunjung ke Jakarta, Surakarta, dan Bekasi untuk menyerap kenyataan finansial masyarakat secara langsung. Ia bertemu buruh garmen di Sragen, mendengar curahan pelaku UMKM batik Laweyan, hingga berdialog dengan warga berpenghasilan rendah yang baru membeli rumah subsidi di Cibitung.

• Baca juga:

  Untung Rp214 Miliar di Semester I-2025, SeaBank Catat Pertumbuhan Sehat dan Tingkatkan Literasi Keuangan

Di setiap pertemuan, ia menekankan empat pilar utama kesejahteraan keuangan:

• Mengatur uang sehari-hari dengan bijak
• Memiliki ketahanan saat kondisi tak terduga
• Menyusun rencana finansial jangka panjang
• Memiliki rasa percaya diri dalam mengelola keuangan

Bukan sekadar teori, ia mendengarkan langsung kisah warga: bagaimana mereka menabung, mencicil rumah, hingga memanfaatkan pinjaman digital untuk bertahan.

Respon Pemerintah: Mengarah ke Era Baru Finansial

Rangkaian lawatan Maxima diakhiri dalam Acara Kesejahteraan Keuangan Nasional (NFHE) bersama OJK. Usai acara, ia bertemu Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia siap mendorong strategi nasional financial health.

Hasil pentingnya: pemerintah dan UNSGSA sepakat membentuk badan baru khusus kesejahteraan keuangan—melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Arah kebijakan finansial Indonesia kini bergerak ditempa ulang, dari sebatas inklusi menuju ketahanan dan kesejahteraan jangka panjang.

Sebab pada akhirnya, tujuan besar ekonomi bukan sekadar masyarakat bisa membuka rekening bank, tetapi agar mereka mampu mengisinya—dan tidak cemas ketika kehidupan mengetuk tiba-tiba.

Saatnya Melangkah Lebih Jauh

Seruan Ratu Maxima disambut hangat di Indonesia. Pemerintah mengakui bahwa inklusi hanyalah pintu awal, sedangkan kesejahteraan keuangan adalah rumah yang tengah dibangun. Masyarakat bukan hanya perlu akses, tapi kemampuan mempertahankan nilai hidup dari hasil jerih payahnya dilansir Antara.

Perjalanan menuju masyarakat yang sehat secara finansial mungkin panjang, namun bab pertama sudah dibuka—dan Indonesia memilih untuk berjalan maju.