Insentif Otomotif Berbasis Kandungan Lokal Dinilai Dorong PDB dan Lapangan Kerja

BANDUNG, ARAHKITA.COM – Kebijakan insentif otomotif berbasis kandungan lokal dinilai mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Studi terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI menunjukkan bahwa skema insentif yang menekankan lokalisasi komponen tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memperluas penciptaan lapangan kerja.

Ekonom LPEM FEB UI, Riyanto, menjelaskan bahwa simulasi kebijakan insentif berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menghasilkan dampak ekonomi yang lebih kuat dibandingkan skenario kebijakan eksisting yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025.

Menurut hasil kajian tersebut, penerapan insentif lokalisasi berpotensi menambah PDB nasional sekitar Rp4 triliun pada 2026. Dampak ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai kisaran Rp21 triliun pada 2030, dibandingkan dengan kondisi bisnis seperti biasa (business as usual).

• Baca juga:

  ​Pemerintah Kaji Ulang Insentif Otomotif 2026, Saatnya Fokus ke Mobil Nasional?

Dari sisi pasar, penjualan kendaraan nasional diperkirakan kembali mengalami tren kenaikan setelah sempat tertekan pada 2025. Total penjualan mobil secara nasional diproyeksikan menembus sekitar 1,32 juta unit pada 2030.

Meski kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) masih mendominasi pasar, pangsa pasarnya diperkirakan terus menurun. Jika pada 2022 kontribusinya masih mencapai 98 persen, maka pada 2030 porsinya diprediksi turun menjadi sekitar 75 persen. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya adopsi kendaraan elektrifikasi atau xEV.

• Baca juga:

  Insentif Otomotif Berbasis Kandungan Lokal Dinilai Dorong PDB dan Lapangan Kerja

Dalam skenario kebijakan yang berlaku saat ini, kendaraan hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), dan battery electric vehicle (BEV) diperkirakan menguasai sekitar 25 persen pasar pada 2030. Namun, ketika insentif berbasis lokalisasi diterapkan, pangsa kendaraan elektrifikasi diproyeksikan meningkat lebih tinggi hingga sekitar 27,4 persen, dengan HEV menjadi kontributor utama.

Insentif tersebut dinilai mampu menurunkan harga kendaraan hybrid hingga sekitar 4–6 persen. Penurunan harga ini mendorong pergeseran preferensi konsumen dari kendaraan konvensional ke kendaraan hybrid, yang dinilai lebih efisien dari sisi biaya sekaligus ramah lingkungan.

• Baca juga:

  Toyota, Suzuki, dan Daihatsu Janji tidak Naikkan Harga dan tidak PHK Pekerja di Indonesia

Dari perspektif industri, peningkatan penjualan HEV dan penggunaan komponen lokal—termasuk baterai berbasis nikel—memberikan dampak positif terhadap kinerja manufaktur otomotif nasional. Output industri otomotif diperkirakan meningkat sekitar 2,1 persen pada 2026 dan melonjak hingga 7,4 persen pada 2030 dibandingkan skenario tanpa insentif.

Dampak lanjutan juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan. LPEM FEB UI memperkirakan kebijakan ini dapat menciptakan tambahan sekitar 9.200 lapangan kerja pada 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat signifikan hingga melampaui 34.000 tenaga kerja pada 2030, seiring dengan ekspansi produksi dan pendalaman rantai pasok domestik.

Tak hanya berdampak pada ekonomi, insentif lokalisasi juga dinilai berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan konsumsi bahan bakar. Dalam fase transisi menuju kendaraan rendah emisi, kendaraan hybrid dipandang sebagai solusi yang paling efisien secara ekonomi sebelum adopsi kendaraan listrik penuh semakin masif.