BIJB Kertajati Tak Dijual, Dedi Mulyadi Usul Ruislag dengan Bandara Husein Sastranegara

BANDUNG, ARAHKITA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah provinsi tidak sedang menyiapkan langkah untuk “menjual” saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Menurutnya, yang ditawarkan justru skema tukar guling aset (ruislag) dengan pemerintah pusat untuk mengatasi beban biaya operasional yang selama ini menekan anggaran daerah.

Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, Pemprov Jabar mengajukan opsi untuk mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara beserta kawasan strategis di sekitarnya, termasuk area yang berkaitan dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

“Ini bukan pelepasan dalam arti menjual saham. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal yang berat pada APBD Jawa Barat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” ujar Dedi di Bandung, Jumat (23/1/2026).

• Baca juga:

  Wajib Militer Dedi Mulyadi bagi Anak Sekolah Bermasalah, Berseberangan dengan Konsep Pedagogi

Kertajati Sulit Tumbuh karena Kebijakan Tak Sinkron

Dedi membeberkan alasan mengapa Pemprov Jabar menganggap langkah ini perlu dibahas serius. Ia menilai pertumbuhan BIJB Kertajati tersendat karena kebijakan transportasi yang tidak saling mendukung.

• Baca juga:

  Tol Akses BIJB Kertajati Resmi Dibuka untuk Umum

Ia mencontohkan keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma yang tetap beroperasi, serta Kereta Cepat Whoosh yang membuat akses Bandung–Jakarta semakin cepat. Kombinasi ini, menurutnya, membuat Kertajati kehilangan daya tarik utama sebagai pilihan bandara bagi penumpang dari Bandung maupun Jakarta.

Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” kata Dedi.Hingga kini, ia menyebut belum terlihat tanda-tanda BIJB Kertajati dapat membiayai operasional secara mandiri tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah.

• Baca juga:

  Tiga Rute Baru Ini Bakal Dibuka Lion Air dari BIJB Kertajati

Usul: Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan

Sebagai jalan keluar, Dedi mengusulkan perubahan arah fungsi kawasan BIJB Kertajati agar tak hanya mengejar target bandara komersial semata. Ia menawarkan opsi agar Kertajati diproyeksikan sebagai pusat industri pertahanan nasional.

Menurut Dedi, ide tersebut telah mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ucapnya dikutip Antara.

Dedi juga menyebut telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Pertahanan terkait rencana ini.

Pemprov Jabar Bidik Husein: Modernisasi dan Perpanjangan Runway

Di sisi lain, Dedi optimistis pengelolaan Bandara Husein Sastranegara jauh lebih realistis dan menguntungkan untuk Pendapatan Asli Daerah, karena pasarnya sudah terbentuk dan tinggal diperkuat.

Ia bahkan menyampaikan rencana modernisasi besar-besaran, termasuk kemungkinan memperpanjang landasan pacu (runway) agar kapasitas penerbangan meningkat.

“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” ujarnya.

Soal Selisih Nilai Aset: Serahkan ke Appraisal

Terkait kemungkinan adanya perbedaan nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein, Dedi mengatakan hal itu dapat diselesaikan melalui penilaian profesional.“Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” tutur Dedi.

Saat ini, Pemprov Jabar masih menunggu keputusan akhir dari Sekretariat Negara terkait arah kebijakan tersebut.