Analis Minta BI Aktif Redam Persepsi Pasar usai Masuknya Thomas Djiwandono

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Respons pasar keuangan memang tampak tenang sesaat setelah terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun, ketenangan jangka pendek itu belum tentu mencerminkan situasi yang aman sepenuhnya.

Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi, menilai BI tetap perlu mengambil langkah mitigasi yang serius dan terukur untuk meredam potensi persepsi negatif pasar. Sebab, menurutnya, gejolak tidak selalu muncul secara instan, tetapi bisa berkembang perlahan dalam jangka menengah.

“Ketika jarak institusional antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif dipersepsikan menyempit, pasar biasanya merespons secara tidak langsung. Dampaknya bisa berupa tekanan nilai tukar, kenaikan premi risiko surat utang negara, atau perubahan arah arus modal asing,” ujar Kusfiardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

• Baca juga:

  Virus Corona Mengancam, BI Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh di Kisaran 5,1-5,5

Ia menekankan bahwa risiko dominasi fiskal tidak selalu hadir lewat kebijakan yang eksplisit. Dalam banyak kasus, risiko itu justru muncul sebagai ekspektasi pasar yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional.

Padahal secara hukum, independensi BI masih dijaga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 serta mekanisme kolektif dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Namun, Kusfiardi mengingatkan, persepsi negatif yang dibiarkan berkembang dapat memunculkan biaya kredibilitas yang tidak kecil.

• Baca juga:

  Purbaya Harap Thomas Djiwandono Bawa Perspektif Fiskal ke Kebijakan Moneter BI

Risiko tersebut, lanjutnya, menjadi semakin relevan jika stabilisasi jangka pendek terlalu bergantung pada intervensi agresif di pasar valuta asing. Apalagi, per akhir Desember 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat berada di kisaran 156 miliar dolar AS.

“Pengangkatan ini seharusnya tidak dilihat sebagai akhir polemik, melainkan sebagai awal pengujian kredibilitas institusional Bank Indonesia,” tegasnya.

• Baca juga:

  Sri Mulyani Beri Sinyal Tommy Bakal Lanjutkan Amanat di Kemenkeu

Menurut Kusfiardi, salah satu kunci utama mitigasi risiko adalah komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten. Gubernur BI bersama Deputi Gubernur yang baru perlu menyampaikan forward guidance yang jelas, berbasis data, serta menegaskan bahwa sinergi fiskal–moneter tidak mengorbankan independensi operasional BI.

Selain itu, pasar juga akan menilai dari kinerja awal. Sikap kebijakan yang prudent—mulai dari respons tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, hingga publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan posisi cadangan devisa—akan menjadi ujian penting dalam tiga hingga enam bulan pertama.

Tak kalah krusial, BI dinilai perlu memperkuat tata kelola dan transparansi kelembagaan. Peningkatan kualitas publikasi notulen RDG, penguatan Chinese walls antara kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal independen akan menjadi sinyal kuat bagi pasar.

Di sisi lain, pemerintah diharapkan menghindari narasi “sinkronisasi total” yang berlebihan, dan secara konsisten menegaskan independensi BI sebagai pilar utama stabilitas makroekonomi. Sementara DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan pasca-pengangkatan berbasis indikator kinerja moneter dan stabilitas sistem keuangan, bukan pertimbangan politik jangka pendek.

Dalam konteks manajemen sentimen, Kusfiardi juga menekankan pentingnya pemantauan aktif terhadap persepsi investor dan narasi media. Respons yang cepat, berbasis data dan fakta, dinilai penting agar rumor tidak berkembang menjadi ketidakpastian yang merugikan.

“Dengan aksi kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang kredibel, persepsi negatif bisa diredam. Namun tanpa itu, ‘bola liar’ persepsi pasar berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya dikutip Antara..