Prabowo Pertahankan Batas Defisit 3 Persen APBN, Hanya Bisa Dilonggarkan saat Krisis

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan tetap mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini hanya akan dilonggarkan jika Indonesia menghadapi keadaan darurat atau krisis besar seperti pandemi COVID-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam wawancara khusus dengan media internasional Bloomberg pada Maret 2026. Keterangan itu kemudian dikonfirmasi oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melalui siaran resmi di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurut Prabowo, aturan defisit maksimal 3 persen merupakan instrumen penting untuk menjaga disiplin pengelolaan keuangan negara. Batas tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Baca juga:

  APBN Tertekan Harga Minyak Dunia, Indef Minta Belanja Negara Direalokasi

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berharap aturan tersebut tidak perlu diubah di masa mendatang.

• Baca juga:

  Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Menkeu Pastikan Indonesia Jauh dari Krisis 1998

Indonesia Dinilai Lebih Siap Hadapi Gejolak Energi

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menilai Indonesia berada dalam posisi yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain dalam menghadapi potensi krisis energi global.

• Baca juga:

  IMF Peringatkan Dampak Konflik Iran: Ekonomi Global Bisa Memburuk hingga 2027

Ancaman tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik yang melibatkan Iran, Israel, serta Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu pasokan dan distribusi minyak mentah dunia.

Menurut Prabowo, Indonesia masih memiliki sejumlah sumber energi alternatif yang dapat menopang kebutuhan nasional. Di antaranya adalah kelapa sawit dan batu bara, yang relatif lebih terjangkau serta tersedia dalam jumlah besar di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel.

“Kalau kita bisa melewati situasi ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber energi dari luar,” kata Prabowo dikutip dari Antara.

Batas Defisit Jadi Sorotan

Isu mengenai batas defisit APBN kembali menjadi perhatian setelah harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa menjaga defisit tetap di level 3 persen bisa menjadi tantangan jika konflik tersebut berlangsung dalam waktu lama.

Airlangga menyebut, apabila perang berlarut hingga enam hingga sepuluh bulan, tekanan terhadap anggaran negara berpotensi meningkat, terutama karena kenaikan harga energi global.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga disiplin fiskal sambil memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan.