-
-
-
Loading
Loading
Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman. (Antaranews)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah mulai memberi tekanan pada ekonomi global, terutama lewat lonjakan harga energi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia dinilai perlu mengambil langkah realistis untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai realokasi belanja negara menjadi strategi paling rasional agar defisit APBN tetap terkendali tanpa harus menambah utang secara agresif.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, mengatakan pemerintah sebaiknya mengalihkan anggaran dari program yang kurang prioritas menuju sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi.
“Belanja yang kurang prioritas bisa direalokasi ke sektor yang lebih produktif, misalnya untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Selain mengatur ulang belanja, pemerintah juga dinilai perlu memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas global, baik dari sektor migas maupun mineral. Lonjakan harga tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam.
Dengan memperkuat pendapatan dari sektor tersebut, tekanan fiskal akibat meningkatnya biaya impor energi bisa sedikit terkompensasi.
Pendekatan ini dinilai penting agar keseimbangan fiskal tetap terjaga tanpa memperbesar ketergantungan pada pembiayaan utang.
Reformasi Subsidi Energi
Di sisi lain, Indef menilai kebijakan subsidi energi juga perlu disesuaikan. Namun, penyesuaian tersebut tidak seharusnya hanya berupa kenaikan harga atau pemotongan subsidi secara luas.
Rizal menilai reformasi yang berfokus pada ketepatan sasaran subsidi justru lebih efektif.
Selama ini, sebagian subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Karena itu, kebijakan subsidi yang lebih terarah kepada rumah tangga rentan dan sektor produktif dinilai akan jauh lebih efisien bagi fiskal negara.
“Dengan subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah tetap bisa menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus menahan lonjakan belanja subsidi saat harga minyak dunia naik,” jelasnya.
Risiko Kenaikan Subsidi Energi
Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan disiplin fiskal.
Hal ini penting karena Indonesia masih berstatus net importer minyak, sehingga setiap kenaikan harga minyak dunia langsung meningkatkan biaya impor energi.
Kondisi tersebut berpotensi memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun dari total subsidi sebesar Rp318,9 triliun.Namun, perhitungan Indef menunjukkan konflik antara Iran dan Israel–Amerika Serikat berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan.
Pada skenario konflik ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi sekitar Rp218,1 triliun. Jika konflik berlangsung lebih lama, kebutuhan subsidi dapat meningkat hingga Rp240,98 triliun. Bahkan dalam skenario paling berat, angka tersebut bisa melonjak mencapai Rp278,59 triliun.
Rizal memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia memiliki dampak langsung terhadap fiskal negara.
“Jika perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dolar AS per barel minyak dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp25 triliun,” ujarnya.
Karena itu, menurut Indef, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif agar APBN tetap kuat menghadapi gejolak global.
