Pemerintah Siapkan Jurus Hemat Energi di Sektor Publik, ASN Bisa Kerja Fleksibel

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah tengah mematangkan strategi penghematan energi di sektor publik yang akan mulai diterapkan pada April 2026. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, hingga layanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun yang jadi perhatian utama: efisiensi ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan publik.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan ini

disusun secara hati-hati—berbasis data dan pengalaman, termasuk pelajaran dari masa pandemi COVID-19.

• Baca juga:

  WFH Setelah Lebaran Resmi Diberlakukan, Pemerintah Targetkan Hemat BBM hingga 20%

“Efisiensi harus terukur, berbasis data konsumsi energi dan mobilitas tiap sektor, supaya tidak berdampak negatif bagi masyarakat,” ujarnya.

Lima Strategi Utama Penghematan Energi

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang digelar secara daring, pemerintah menyepakati lima langkah strategis lintas sektor:

Skema kerja fleksibel untuk ASN

Aparatur sipil negara akan mulai menerapkan pola kerja hybrid atau fleksibel untuk mengurangi konsumsi energi, terutama dari transportasi dan operasional kantor.

Optimalisasi platform digital

Pemanfaatan teknologi digital akan diperluas, baik untuk layanan publik maupun aktivitas pemerintahan.

Pembatasan perjalanan dinas

Perjalanan dinas akan dikurangi dan dialihkan ke pertemuan virtual guna menghemat bahan bakar.

Efisiensi operasional gedung

Penggunaan listrik dan energi di perkantoran akan diatur lebih ketat.

Penyesuaian metode pembelajaran

Sistem belajar akan disesuaikan antara daring dan luring, tergantung kebutuhan dan karakter mata pelajaran.

Meski begitu, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap akan dilakukan secara tatap muka untuk menjaga kualitas pendidikan.

Tantangan yang Masih Dibahas

Selain strategi utama, pemerintah juga mencatat beberapa isu penting yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Salah satunya adalah penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa akibat pembelajaran hybrid.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi siswa jika pembelajaran daring diperluas.

Kunci Sukses: Koordinasi Lintas Sektor

Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian dan lembaga.“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar efisiensi energi berjalan efektif tanpa mengganggu layanan publik,” tegasnya dikutip Antara.

Hasil rapat ini nantinya akan dirangkum dalam laporan resmi kepada Presiden, termasuk peta konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan rekomendasi langkah penghematan.

Langkah ini juga melibatkan berbagai kementerian seperti Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, Kemenag, PAN-RB, Kemenkes, hingga Kemenpora.