Ketua Banggar DPR Tolak Usulan Pengurangan Subsidi BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak Dunia

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali memicu perdebatan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut.

Menurut Said, kebijakan mengurangi subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia justru berpotensi menekan masyarakat kecil.

“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju,” tegas Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

• Baca juga:

  WFH Jadi Opsi Hemat BBM, Pemerintah Mulai Kaji Strategi Energi Jelang Lebaran 2026

Ia memahami bahwa dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, ikut mendorong kenaikan harga energi internasional.

Kondisi ini tentu berdampak pada beban keuangan negara. Namun, Said menilai solusi yang diambil tidak boleh mengorbankan kelompok rentan.

• Baca juga:

  DPR Ingatkan Pemerintah: Pastikan Ekonomi dan Sosial Stabil Sebelum Redenominasi Rupiah

Alih-alih memangkas subsidi, ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak fokus pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi.“Kenapa yang diotak-atik justru subsidi untuk rakyat kecil? Kenapa bukan harga nonsubsidi yang disesuaikan?” ujarnya.

Said menilai penyesuaian pada BBM nonsubsidi lebih rasional, meski tetap harus dihitung secara matang, terutama terkait dampaknya terhadap inflasi.

• Baca juga:

  Ucapkan Selamat Bekerja kepada Prabowo-Gibran, Ini Sejumlah Catatan dan Harapan PDIP

Menurutnya, kenaikan harga BBM—baik subsidi maupun nonsubsidi—akan memberikan efek berantai ke berbagai sektor.

“Begitu harga naik, dampaknya ke mana-mana. Inflasi pasti ikut terdorong,” katanya.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa hanya karena tekanan kenaikan harga minyak global.

“Kita harus berhitung dengan matang. Jangan seolah-olah setiap harga minyak naik, kita panik,” tambahnya.

Selain isu BBM, Said juga menyoroti pentingnya memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Ia menilai distribusi subsidi harus diperketat agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Salah satu usulan yang disampaikannya adalah penggunaan sistem verifikasi yang lebih akurat, seperti biometrik.

“Pendataan tidak cukup sekali. Harus berulang dan bisa menggunakan sidik jari atau retina agar tepat sasaran,” jelasnya dikutip Antara.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk menekan defisit anggaran di tengah tekanan global.

Namun, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan energi, khususnya terkait subsidi BBM, masih menjadi isu krusial yang membutuhkan pertimbangan matang antara stabilitas fiskal dan perlindungan sosial.