Ekonom Soroti Kenaikan BBM Nonsubsidi, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Solar Subsidi

JAKARTA,ARAHKITA.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Menurut Bhima, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh harga pasar global serta Indonesian Crude Price (ICP) yang ikut meningkat. Namun, lonjakan harga yang terlalu tinggi pada jenis tertentu dinilai berpotensi menimbulkan dampak lanjutan.

• Baca juga:

  RI Siapkan Sumber Energi Alternatif di Tengah Perundingan AS-Iran, Antisipasi Gejolak Harga Minyak Dunia

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan harga Pertamina Dex yang melonjak signifikan dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

“Yang saya khawatir itu Pertamina Dex naiknya sampai 60 persen. Padahal, BBM ini tidak hanya digunakan kendaraan pribadi, tapi juga untuk mesin industri, alat berat di sektor pertambangan dan perkebunan,” ujar Bhima, Minggu (19/4/2026).

• Baca juga:

  Pemerintah Didesak Beri Sanksi Industri Tak Berhak Pakai Solar Subsidi

Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga tersebut berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM subsidi seperti solar, yang harganya relatif lebih stabil. Kondisi ini dikhawatirkan memicu kebocoran distribusi.

“Bisa terjadi pergeseran ke solar subsidi, dan ini akan berpengaruh pada pasokan. Potensi kebocoran harus diantisipasi,” jelasnya.

• Baca juga:

  Pertamina Turunkan Harga BBM Solar, Cek Tarif Terbarunya

Bhima menekankan pentingnya pengawasan ketat, terutama di luar Pulau Jawa, di mana penggunaan solar subsidi cukup tinggi untuk kebutuhan logistik dan industri seperti pertambangan dan perkebunan.

Selain itu, ia juga menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax Turbo yang kini mencapai Rp19.400 per liter di wilayah DKI Jakarta. Kenaikan tersebut dinilai akan menurunkan konsumsi dan mendorong peralihan ke BBM dengan harga lebih terjangkau seperti Pertamax.

“Kalau Pertamax Turbo naik tinggi, konsumen pasti bergeser ke Pertamax karena selisih harganya masih cukup lebar,” katanya.

Meski demikian, Bhima menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini bersifat sementara, seiring potensi penurunan harga minyak dunia akibat meredanya ketegangan geopolitik, termasuk konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pelaku industri yang menggunakan BBM nonsubsidi.

“Perlu ada insentif untuk meringankan biaya produksi, agar tidak berdampak pada efisiensi berlebihan atau bahkan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, keberlanjutan industri, serta ketepatan sasaran subsidi energi di Indonesia.