Banggar DPR Sebut Defisit APBN 2026 Masih Aman, Isu APBN Jebol Dinilai Berlebihan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Di tengah beredarnya isu mengenai kondisi keuangan negara yang disebut-sebut mulai menipis, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan defisit APBN hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih jauh dari target defisit akhir tahun yang dipatok pemerintah sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.

Menurut Said, munculnya berbagai isu tentang APBN yang disebut akan menembus batas 3 persen hingga kabar APBN 2026 “jebol” perlu dilihat secara proporsional. Ia menilai kondisi fiskal saat ini masih dalam koridor aman.

• Baca juga:

  Pajak Awal Tahun Tumbuh 30 Persen, Menkeu Yakin Defisit APBN 2026 Aman

“Belakangan memang ramai isu bahwa saldo APBN menipis dan defisit akan melebar tajam. Namun realitasnya masih dalam rentang yang terkendali,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp610,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

• Baca juga:

  Wawali Tikep Minta APBD Tahun 2020 Harus Transparan

Said mengakui percepatan belanja negara memang berdampak pada pelebaran defisit. Namun, langkah tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, ia menyoroti perlunya pembenahan tata kelola dalam sejumlah program prioritas, khususnya pada kementerian dan lembaga teknis seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa.

• Baca juga:

  Menkeu Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2020

Di sisi lain, tekanan global seperti kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah diperkirakan membuat pemerintah akan lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Salah satu opsi yang kemungkinan dilakukan adalah refocusing atau pemfokusan ulang program belanja.

Dengan strategi tersebut, Banggar DPR memperkirakan realisasi defisit APBN hingga akhir tahun justru bisa lebih rendah dari target awal, yakni berada di kisaran 2,56 persen PDB atau sekitar Rp658,3 triliun.

Said juga menanggapi isu mengenai saldo APBN 2026 yang disebut hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menegaskan informasi tersebut tidak tepat karena Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih tetap utuh.

Ia menjelaskan, sekitar Rp300 triliun dari SAL tersebut memang ditempatkan oleh pemerintah dari Bank Indonesia ke sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun dana itu tetap tercatat sebagai SAL milik negara.

“Artinya SAL masih utuh Rp420 triliun dan pemerintah juga memperoleh imbal hasil dari penempatan dana tersebut,” katanya dikutip Antara.

Menurut ketentuan Undang-Undang APBN, penggunaan SAL untuk belanja negara juga harus mendapatkan persetujuan DPR.

Walau kondisi fiskal dinilai masih aman, Banggar DPR tetap mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola APBN ke depan. Said mendukung langkah “safe mode” yang diterapkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Beberapa kebijakan yang telah disiapkan antara lain refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar AS, pembentukan Bond Stabilizer Fund (BSF), pemberian insentif imbal hasil untuk penempatan dolar AS di bank Himbara, hingga penerbitan Panda Bond.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat membantu meredam kebutuhan pembiayaan negara dan menjaga biaya pendanaan tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global.“Pemerintah tidak akan berada dalam situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal,” ujar Said.