Prabowo Target Tutup Hingga 800 BUMN Bermasalah, Negara Klaim Hemat Triliunan Rupiah

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah untuk menutup sekitar 700 hingga 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus mengalami kerugian. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam merapikan tata kelola perusahaan negara sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan aset milik rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku sempat terkejut ketika mengetahui jumlah perusahaan negara beserta anak usahanya mencapai lebih dari seribu entitas. Menurutnya, tidak sedikit perusahaan yang selama bertahun-tahun terus merugi dan justru menjadi beban bagi keuangan negara.

• Baca juga:

  Prabowo Sebut Aliran Modal Keluar Jadi Penyebab Rupiah Terus Melemah

“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat. Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah,” ujar Prabowo.

Sudah Tutup 240 Perusahaan, Negara Hemat Triliunan

• Baca juga:

  ​Kabar Baik! Danantara Pastikan Merger BUMN Tak Akan Ada PHK, Target Dipercepat!

Presiden menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak produktif telah memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.

Menurutnya, setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang harus dibiayai, mulai dari direksi, komisaris, hingga biaya operasional lainnya. Ketika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban yang harus ditanggung negara.

• Baca juga:

  Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Danantara Pastikan Seleksi Super Ketat

Prabowo menyebut penutupan sekitar 240 perusahaan negara yang telah dilakukan berhasil memangkas berbagai pengeluaran yang selama ini dinilai tidak efisien.

“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar,” kata Prabowo.

Perbaiki Tata Kelola dan Hentikan Praktik Merugikan Negara

Selain alasan efisiensi, pemerintah juga ingin memastikan perusahaan-perusahaan negara dikelola secara profesional dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Prabowo menegaskan bahwa praktik tata kelola yang buruk di sejumlah perusahaan negara tidak boleh terus dibiarkan. Menurutnya, aset negara harus dikelola secara sehat, transparan, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dikutip Antara.

Langkah restrukturisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya saing BUMN di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Jumlah BUMN Ditargetkan Menyusut Jadi 257 Perusahaan

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menargetkan pengurangan jumlah BUMN dan anak usahanya secara signifikan.

Dari total sekitar 1.100 perusahaan yang ada saat ini, pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat dikonsolidasikan menjadi sekitar 257 perusahaan yang lebih sehat, efisien, dan fokus pada bisnis inti.

Konsolidasi akan dilakukan melalui penggabungan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, industri semen, asuransi, hingga berbagai sektor strategis lainnya.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap BUMN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan nasional, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.