Said Iqbal: Pemerintah Lakukan Mitigasi untuk Cegah Gelombang PHK di Industri

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri agar tidak semakin meluas.

Ia menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, karena pemerintah masih aktif melakukan pendekatan dan dialog dengan berbagai perusahaan.

“Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan,” kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6/2026).

• Baca juga:

  Bahlil Cari Jalan Tengah Atasi Kenaikan Harga Gas Industri, Pemerintah Jaga Daya Saing dan Cegah PHK

Said Iqbal mencontohkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya di Grup Yazaki, di mana rencana relokasi produksi ke Vietnam berhasil ditekan melalui perundingan bipartit. Dalam kasus tersebut, pengurangan tenaga kerja dilakukan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Selain itu, pemerintah juga disebut mengawal penyelesaian sejumlah kasus ketenagakerjaan di berbagai perusahaan seperti PT Pakerin, PT Molex Ayus, serta beberapa perusahaan lain agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Menurutnya, tekanan terhadap industri saat ini berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan, bukan hanya satu isu tunggal.

Faktor tersebut antara lain konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi, pelemahan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

“Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ujar Said.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut diperparah oleh relokasi sebagian produksi ke luar negeri serta pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya produksi.

“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai bahwa harga gas bukan satu-satunya faktor utama dalam menentukan daya saing industri maupun risiko PHK.

Menurutnya, daya saing industri dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk strategi industri, permintaan pasar, hingga ketersediaan sumber daya.

“Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element,” ujar Komaidi.

Ia menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, biaya energi seperti bahan bakar, gas, pelumas, dan listrik hanya menyumbang sekitar 6,35 persen dari total biaya input industri. Sementara komponen terbesar justru berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang bisa mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen tergantung jenis industri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa solusi atas daya saing industri tidak bisa hanya bertumpu pada penurunan harga gas semata.

ReforMiner juga mencatat bahwa ketergantungan industri terhadap gas bervariasi. Industri oleokimia misalnya hanya sekitar 3,3 persen, industri sarung tangan karet 7–14 persen, dan industri kaca sekitar 16 persen dari total biaya produksi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR siap melakukan mitigasi terkait potensi PHK lebih dari 50 ribu pekerja di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang dikaitkan dengan kenaikan harga gas industri. Ia juga berencana berkomunikasi dengan pihak terkait untuk membahas isu tersebut.