B50 Dinilai Mampu Perkuat Rupiah dan Tekan Impor BBM, Ekonom: Asal Tata Kelolanya Tepat

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Rencana penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Namun, manfaat tersebut hanya akan optimal apabila kebijakan dijalankan dengan tata kelola yang disiplin dan perhitungan ekonomi yang matang.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan program B50 berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Langkah ini menjadi semakin penting di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketidakpastian harga energi dunia.

"Jika tata kelolanya baik, B50 dapat membantu rupiah dan neraca perdagangan tanpa membebani APBN secara berlebihan," ujar Josua di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

• Baca juga:

  Biosolar B50 Resmi Berlaku, Pengamat Sebut Indonesia Semakin Dekat ke Energi Bersih

Menurut Josua, dari sisi makroekonomi, pengurangan impor solar akan berdampak langsung pada penghematan devisa. Dalam kondisi harga minyak dunia tinggi, nilai tukar rupiah melemah, dan harga minyak sawit mentah (CPO) masih terkendali, manfaat ekonomi yang dihasilkan diperkirakan lebih besar dibandingkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

Namun, kondisi tersebut tidak selalu berlaku. Jika harga CPO melonjak tajam sementara harga minyak dunia justru turun, biaya produksi biodiesel bisa menjadi lebih mahal dibandingkan solar impor.

• Baca juga:

  B50 Resmi Berlaku Juli 2026, Pertamina Pastikan Distribusi dan Infrastruktur Sudah Siap

Dalam situasi seperti itu, selisih harga harus ditanggung oleh pemerintah atau badan pengelola dana sawit sehingga beban pembiayaan ikut meningkat.

Selain itu, peningkatan penggunaan sawit sebagai bahan baku energi juga perlu diantisipasi. Apabila pengelolaan pasokan tidak dilakukan dengan baik, kebutuhan sawit untuk biodiesel berpotensi mengurangi ketersediaan bahan baku minyak goreng dan produk pangan berbasis sawit sehingga dapat memicu kenaikan harga.

• Baca juga:

  B50 Dinilai Jadi Kunci Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Krisis Global

Karena itu, Josua menilai keberhasilan implementasi B50 tidak cukup hanya diukur dari pencapaian target campuran biodiesel. Yang jauh lebih penting adalah memastikan pasokan, harga, dan mekanisme pendanaannya tetap terjaga agar manfaat ekonominya lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung dikutip Antara.

Bisa Menjadi Penopang Neraca Dagang

Dari sisi fiskal, kebijakan B50 memiliki dua sisi. Di satu pihak, program ini mampu menekan impor migas, mengurangi kebutuhan devisa, sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Hal tersebut dinilai relevan mengingat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 berbalik mengalami defisit sebesar 1,16 miliar dolar AS setelah mencatat surplus selama lebih dari enam tahun. Defisit dipicu oleh lonjakan impor, terutama impor migas akibat kenaikan harga energi global.

Dalam kondisi tersebut, B50 dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal sekaligus mengurangi tekanan terhadap subsidi energi.

Namun di sisi lain, risiko terhadap APBN tetap perlu diperhitungkan. Apabila harga jual bahan bakar minyak tidak disesuaikan dengan biaya produksi biodiesel yang lebih tinggi, maka selisih biaya harus ditanggung melalui kompensasi, dana sawit, atau bahkan subsidi pemerintah.

Kondisi itu berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Perlu Perhitungan yang Transparan

Josua menegaskan bahwa program B50 tetap layak dilanjutkan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

Namun, menurutnya, evaluasi kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada besarnya penghematan devisa.

Pemerintah juga perlu menghitung secara terbuka manfaat bersih yang diperoleh, mulai dari penurunan impor solar, penghematan devisa, tambahan biaya insentif biodiesel, hingga dampaknya terhadap harga minyak goreng dan pangan berbasis sawit.

Dengan pendekatan tersebut, manfaat ekonomi B50 dapat diukur secara lebih objektif sehingga kebijakan yang diambil benar-benar memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional tanpa membebani APBN secara berlebihan.