BI Beri Insentif Bank yang Jaga Rasio SBN-SRBI di Bawah 19 Persen, Likuiditas Pasar Uang Didorong Lebih Sehat

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Bank Indonesia (BI) meluncurkan skema insentif baru bagi perbankan sebagai upaya memperkuat likuiditas dan memperdalam pasar uang domestik. Insentif tersebut diberikan kepada bank yang mampu menjaga rasio kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) nonrepo terhadap total pendanaan tetap di bawah 19 persen.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diberikan melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, langkah tersebut bertujuan mendorong redistribusi likuiditas antarbank sehingga aktivitas di pasar uang menjadi lebih aktif, efisien, dan mampu mengurangi kesenjangan likuiditas yang selama ini terjadi.

• Baca juga:

  BI Pilih Insentif Ketimbang Naikkan BI-Rate, Strategi Baru Tarik Modal Asing dan Jaga Rupiah

"Lewat insentif ini akan terjadi redistribusi likuiditas antarbank di pasar uang sehingga pasar uang semakin dalam, semakin aktif, sekaligus mengatasi segmentasi likuiditas," ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dalam skema baru tersebut, bank yang mempertahankan rasio kepemilikan SBN dan SRBI nonrepo di bawah 19 persen berhak memperoleh insentif maksimal sebesar 2 persen atau 200 basis poin (bps) dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

• Baca juga:

  BI Pilih Insentif Ketimbang Naikkan BI-Rate, Strategi Baru Tarik Modal Asing dan Jaga Rupiah

Sebaliknya, bank dengan rasio kepemilikan mencapai atau melebihi 19 persen tidak akan memperoleh insentif tersebut.

KLM Baru Fokus Pendalaman Pasar Uang

• Baca juga:

  BI: Ketidakpastian Global Meningkat, Indonesia Perlu Perkuat Sinergi Kebijakan Ekonomi

Insentif ini kini dikenal sebagai KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) yang menggantikan skema sebelumnya, yakni KLM interest rate channel dan financing to funding channel.

Menurut Perry, secara umum kondisi likuiditas perbankan nasional sebenarnya masih sangat memadai. Hal itu tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 23,08 persen pada Juni 2026.

Namun, distribusi likuiditas belum merata. Sejumlah bank dengan dana likuid besar lebih memilih menempatkannya pada instrumen investasi seperti SBN dan SRBI dibanding memanfaatkannya sebagai sumber likuiditas melalui transaksi repo.

Karena itu, BI berharap bank lebih aktif melakukan transaksi repo atas kepemilikan SBN maupun SRBI, baik di pasar antarbank maupun langsung kepada BI.

"Langkah ini akan memperdalam pasar uang, memperkuat operasi moneter, dan mengurangi segmentasi likuiditas antarbank," kata Perry.

Insentif Kredit Disesuaikan

Selain menghadirkan KLM Pendalaman Pasar Uang, BI juga menyesuaikan besaran insentif pada financing channel yang diberikan kepada bank penyalur kredit ke sektor-sektor prioritas.

Insentif maksimum pada skema tersebut diturunkan dari 4,5 persen menjadi 4 persen dari DPK.

Meski demikian, total insentif KLM yang dapat diterima perbankan justru meningkat, dari maksimal 5,5 persen menjadi 6 persen dari DPK.

Menurut Perry, kombinasi kebijakan tersebut diharapkan membuat likuiditas perbankan semakin sehat sehingga bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BI Sempat Suntik Likuiditas Hampir Rp1.000 Triliun

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, kondisi likuiditas pasar sempat mengetat pada akhir Juni 2026. Indikasinya terlihat dari kenaikan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) yang sempat mendekati 6,5 persen.

Untuk meredam tekanan tersebut, BI menggelontorkan likuiditas melalui operasi repo dan transaksi foreign exchange (FX) swap, sehingga tambahan likuiditas di pasar hampir mencapai Rp1.000 triliun pada pekan keempat Juni.

Seiring meningkatnya likuiditas dan pemerintah tetap mempertahankan bahkan menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan, tekanan likuiditas mulai mereda.

Saat ini, kebutuhan repo BI turun menjadi sekitar Rp800 triliun, sementara suku bunga INDONIA ikut melandai ke kisaran 6,15 persen.

"Kalau melihat kondisi agregat perekonomian, tren INDONIA menurun dan operasi moneter ekspansi BI juga mulai moderat. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif," ujar Destry dikutip Antara.

Insentif KLM Sudah Capai Rp431,9 Triliun

Hingga pekan pertama Juli 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp431,9 triliun.

Rinciannya terdiri atas:

• Lending channel: Rp369 triliun

• Interest rate channel: Rp62,9 triliun

Berdasarkan kelompok bank, insentif tersebut diterima oleh:

• Bank BUMN: Rp219,6 triliun

• Bank Umum Swasta Nasional (BUSN): Rp172,5 triliun

• Bank Pembangunan Daerah (BPD): Rp31,7 triliun

• Kantor Cabang Bank Asing (KCBA): Rp8,1 triliun

Dana insentif tersebut telah mendukung pembiayaan berbagai sektor prioritas, mulai dari pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, hingga sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan