Purbaya Siapkan Tambahan Dana Transfer ke Daerah hingga Rp90 Triliun pada 2027

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah berencana meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga mencapai Rp90 triliun pada tahun anggaran 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun. Nilai tersebut masih berpotensi bertambah seiring perkembangan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Senin (22/6/2026).

• Baca juga:

  Pemulihan Aset Rp1,02 Triliun Tambah PNBP, Menkeu: Dukung Pembiayaan Pembangunan Nasional

Menurutnya, peningkatan dana transfer ke daerah akan dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

"Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak," ujar Purbaya.

• Baca juga:

  Banggar MPR: Obligasi Daerah Jadi Pilihan Logis untuk Danai Pembangunan

Tiga Fokus Penguatan Fiskal Daerah

Purbaya menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama untuk memperkuat fiskal daerah.

• Baca juga:

  Komisi XI DPR Dorong APBN 2027 Berpihak pada Kelas Menengah, Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertama, mengoptimalkan sumber pendapatan daerah agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Ketiga, mendorong pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif agar daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dorong Pemanfaatan Pembiayaan Murah untuk Infrastruktur

Selain menambah dana transfer, pemerintah juga mendorong daerah memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan pembangunan yang telah tersedia.

Salah satunya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur yang menyediakan akses pembiayaan dengan bunga relatif rendah dan jangka waktu pembayaran yang panjang.

Skema ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membangun berbagai infrastruktur strategis, mulai dari sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, hingga pembangunan jalan daerah.

Menurut Purbaya, keberadaan fasilitas pembiayaan tersebut memungkinkan pembangunan tetap berjalan meskipun anggaran daerah menghadapi keterbatasan.

"Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan," katanya dikutip Antara.

Perkuat Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah

Pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Upaya tersebut mencakup digitalisasi transfer ke daerah, penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) berbasis regional.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.