Di NTT, Ada 781 BUMDes Berstatus Aktif

KUPANG, ARAHKITA.COM - Sebanyak 781 dari total 987 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berstatus aktif, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) NTT Sinun Petrus Manuk.

"Meskipun ada 781 BUMDes berstatus aktif namun juga masih tanda tanya seperti apa aktifnya," kata Sinun Petrus Manuk dalam rapat koordinasi Program Inovasi Desa yang diikuti ratusan elemen pemerintahan hingga tingkat desa se-NTT, di Kupang, Jumat (6/4/2019).

Ia menjelaskan, sebanyak 987 BUMDes yang terbentuk itu belum mencapai 30 persen dari total sebanyak 3.026 desa di provinsi setempat.

• Baca juga:

  Pembangunan Insfrastruktur di Indonesia Kunci Kemajuan Ekonomi

"Dalam tahun ini mudah-mudahan kami bisa memastikan berapa banyak BUMDes yang aktivitasnya memang betul-betul aktif," katanya.

Petrus Manuk menambahkan, salah satu sasaran rapat koordinasi yang dihadiri 22 kabupaten/kota se-NTT itu juga untuk mendorong pengaktifan BUMDes agar lebih produktif.

• Baca juga:

  Bupati Sorsel Segera Relokasi Dana Desa untuk Cegah COVID-19

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, yang hadir membuka kegiatan itu meminta agar pemerintah daerah hingga tingkat desa memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin untuk usaha produktif yang dikelola BUMDes.

Ia menargetkan, sedikitnya ada 100 BUMDes di provinsi setempat bisa tumbuh pesat dan produktif dalam masa pemerintahannya.

• Baca juga:

  Inspektorat Sorsel Ingatkan Warga Lapor Inspektorat Jika Kepala Kampung Salahgunakan Dana Desa

"Jangan mengharapkan banyak-banyak tapi kalau 100 saja kita punya BUMDes bertumbuh hebat maka akan menjadi gerakan awal untuk yang lainnya," katanya.

Untuk itu, Gubernur Viktor meminta para kepala desa yang hadir dalam kesempatan itu agar membentuk pengurus BUMDes yang memiliki kualitas karakter kepemimpinan yang hebat.

Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri lebih dari sekitar 280-an orang yang meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta Bappeda provinsi dan kabupaten, Konsultan Pendamping Wilayah V, dan pemangku kepentingan kabupaten.

Selain itu, tim inovasi kabupaten, tenaga ahli kabupaten, para camat, tim pengelola inovasi desa, serta para pendamping desa.