Ekonomi Biru RI Diharapkan Jadi Contoh Kawasan, Bappenas Genjot Kolaborasi dan Pendanaan Biru

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemerintah Indonesia menargetkan pengembangan ekonomi biru bukan hanya berdampak pada pembangunan nasional, tetapi juga menjadi rujukan kawasan regional. Harapan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KemenPPN/Bappenas, Leonardo AA Teguh Sambodo, dalam kegiatan kolaborasi Bappenas bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.

Kolaborasi ini terwujud melalui penyelenggaraan Regional Workshop on ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling yang berlangsung pada 27–28 November 2025. Dalam forum ini, Teguh menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi biru Indonesia sejalan dengan ASEAN Blue Economy Framework — kerangka yang memposisikan laut sebagai mesin pertumbuhan baru di kawasan.

“Kami berharap ekonomi biru Indonesia bisa menjadi referensi untuk negara-negara ASEAN. Laut memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masa depan,” ujar Teguh, Jumat (28/11/2025).

• Baca juga:

  Arah Ekonomi Biru Indonesia: Laut Sehat untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Melalui lokakarya ini, Indonesia turut mendorong negara anggota untuk saling berbagi praktik terbaik sekaligus membuka peluang kerja sama regional. Isu yang dibahas mencakup teknologi kelautan, investasi, pendanaan biru, peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur, rantai pasok global, hingga konservasi sumber daya laut.

Menurut Teguh, ekosistem karbon biru yang terkelola baik dan sistem pembiayaan yang kuat merupakan fondasi penting untuk memperkuat investasi serta memastikan ekonomi biru tumbuh secara berkelanjutan bagi masyarakat kini dan generasi berikutnya.

Proyek ASEAN Blue Carbon & Blue Finance

Lokakarya ini merupakan rangkaian dari inisiatif ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling yang digagas UNDP dengan dukungan Pemerintah Jepang. Proyek ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan karbon biru serta penyusunan model pembiayaan untuk mendukung sektor ekonomi biru negara-negara ASEAN.

Proyek tersebut berada di bawah koordinasi ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE) dan terbagi ke tiga komponen utama:

• Blue Carbon Profiling
• Blue Finance Profiling

Regional Platform for Knowledge Exchange

Ketiga komponen tersebut bertujuan memetakan kekayaan karbon biru, memperkuat strategi pembiayaan yang inovatif, serta menghadirkan ruang pertukaran pengetahuan antarnegara ASEAN.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana — yang kembali dipercaya sebagai Shepherd ACTF-BE periode 2026–2027 — menegaskan pentingnya hasil dari workshop ini.

“Saya yakin forum ini memperkaya pemahaman para peserta mengenai Blue Carbon dan Blue Finance Profiling. Lebih dari itu, ini memperkuat semangat kolaborasi kawasan dalam menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan ekonomi biru,” ungkap Eka dikutip Antara.

Dihadiri Para Ahli ASEAN

Kegiatan ini melibatkan akademisi, lembaga terkait, serta perwakilan dari seluruh negara ASEAN. Para ahli mempresentasikan rancangan profil negara, bertukar pemikiran, hingga memberikan masukan terkait pengelolaan karbon biru dan model pendanaan inovatif.

Sejak dimulai pada 20 Mei 2025, tercatat 22 ahli dari negara-negara ASEAN telah tergabung dalam proyek tersebut dan berhasil merampungkan sejumlah perkembangan konseptual. Profil karbon biru serta skema keuangan biru ditargetkan tuntas pada akhir 2025.