KKP Gandeng Blue Ocean Strategy Fellowship, Dorong Investasi Ekonomi Biru Berkelanjutan

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Upaya memperkuat ekonomi biru di Indonesia kembali mendapat dorongan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Blue Ocean Strategy Fellowship 2025 untuk mendorong peningkatan investasi dan inovasi yang lebih ramah lingkungan pada sektor maritim. Kolaborasi ini menjadi ruang pertemuan antara pelaku usaha, akademisi, pemerintah, dan komunitas inovator agar Indonesia mampu memaksimalkan potensi laut secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa keberlanjutan laut tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan industri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi maritim harus berjalan berdampingan dengan konservasi, sehingga generasi mendatang tetap dapat merasakan manfaat sumber daya laut Indonesia.

Dalam forum bisnis bertajuk Unlocking the Blue Economy for Sustainable Marine Ecosystem di Jakarta, Jumat (29/11/2025), Trenggono menjelaskan bahwa ekonomi biru bukan hanya konsep, tetapi komitmen moral. Tantangannya masih besar—mulai dari akses pembiayaan mikro, pengelolaan masyarakat pesisir, hingga tata kelola sumber daya yang lebih adaptif.

• Baca juga:

  Arah Ekonomi Biru Indonesia: Laut Sehat untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

KKP sendiri telah menetapkan lima arah kebijakan ekonomi biru nasional, yakni:

1. Perluasan kawasan konservasi laut,
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota,
3. Perikanan budidaya berkelanjutan,
4. Pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil,
5. Pengurangan dan penanganan sampah plastik di laut.

“Kebijakan ini kami dorong untuk memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tetap seimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.

• Baca juga:

  Indonesia Jadi Model Inovasi Konservasi Laut Dunia Lewat Global Ocean Innovation Challenge

Dari sisi mitra kolaborasi, Program Director Blue Ocean Strategy Fellowship Indra Dwi Prasetyo menilai bahwa kekuatan terbesar Indonesia ada pada lautnya. Dengan status sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia, pengembangan ekonomi biru menjadi peluang strategis yang dapat mendorong kepemimpinan Indonesia dalam transformasi ekonomi kelautan global.

Melalui forum bersama KKP, Fellowship ini ingin menjadi jembatan antara regulator dan pelaku usaha. Harapannya, inovasi sektor privat dapat masuk ke dalam arah kebijakan nasional, sehingga pertumbuhan maritim dapat terjadi lebih cepat, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Tahun 2025 menjadi periode ketiga penyelenggaraan Blue Ocean Strategy Fellowship, dengan Menteri Sakti Wahyu Trenggono ditetapkan sebagai tokoh unggulan. Program ini melibatkan perusahaan dari sektor perikanan, teknologi digital, agribisnis, energi, logistik hingga industri kreatif—semuanya memiliki kepentingan yang sama pada masa depan laut Indonesia.

Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Sampoerna University, School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, serta Blue Ocean Academy.Rektor Sampoerna University, Wahdi Yudhi, menekankan bahwa penguatan riset dan inovasi menjadi prasyarat penting jika Indonesia ingin memenangkan persaingan maritim dunia. Ia menilai pendekatan tradisional kerap tidak cukup untuk menekan praktik ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin serta penurunan stok ikan nasional.

“Pendekatan Blue Ocean Strategy menawarkan nilai baru dengan menyatukan keberlanjutan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir,” jelasnya dikutip Antara.

Dengan kolaborasi yang semakin terbuka, diharapkan lahir inovasi dan model bisnis baru yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga keberlanjutan laut Indonesia sebagai lumbung pangan dan energi masa depan.